Banyak jasa keuangan yang menawarkan akses keuangan tetapi kemudian menjadi masalah bagi banyak orang yang meminjam uang dengan tingkat bunga yang berlebihan dan tinggi (pinjaman online) sehinga banyak orang tidak mampu untuk membayarnya kembali.
“Teknologi mengubah sistem keuangan. Oleh karena itu, kita sebagai pembuat kebijakan perlu memastikan bahwa perubahan ini aman dan inklusif serta tidak ada yang tertinggal”, lanjut Menkeu.
Dalam seminar ini, hadir berbagai pembicara dari negara – negara dan organisasi internasional yang berbagi pengalaman dan keahlian mereka dalam inklusi keuangan digital.
“Saya yakin acara ini pasti akan bermanfaat bagi kita dan strategi kita dalam mencapai target inklusi keuangan dan juga mempromosikan akses ke layanan keuangan bagi kelompok yang paling rentan dan kurang terlayani. Semoga diskusi tidak hanya sampai disini saja, tetapi bisa berlanjut di event-event lainnya, juga di negara dan institusi kita masing-masing”, tutup Menkeu.
Pada seminar tersebut, Pemerintah Indonesia dalam hal ini Pusat Investasi Pemerintah (PIP) berbagai pengalaman dalam mempromosikan inklusi keuangan pada masyarakat yang nonbankable, khususnya terhadap kaum perempuan.
Mulai tahun 2007, Pemerintah telah memiliki program pembiayaan untuk UMKM yang disebut Kredit Usaha Rakyat atau KUR, yang disalurkan terutama oleh bank. Berdasarkan data Sistem Informasi Program Kredit (SIKP) tahun 2016, besaran kredit rata-rata untuk KUR Mikro sekitar Rp14 juta, sementara banyak usaha Ultra Mikro yang membutuhkan pembiayaan kurang dari Rp10 juta.
Kementerian Keuangan meluncurkan Program UMi pada tahun 2017, yang dikelola oleh Badan Layanan Umum bernama Pusat Investasi Pemerintah.
Program UMi dirancang untuk memberikan pinjaman mikro yang dapat dengan mudah dan cepat diakses melalui Lembaga Keuangan Non-Bank.