Walai.id, MAKASSAR – Pemerintah memperkuat konektivitas dan rantai pasok pangan di wilayah Sulawesi, Maluku, dan Papua (Sulampua) untuk menjaga stabilitas harga serta daya beli masyarakat menjelang Natal dan Tahun Baru (Nataru). Langkah ini juga diarahkan untuk mengantisipasi dampak perubahan iklim dan hambatan distribusi antarwilayah.
Wakil Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Dradjad Hari Wibowo menyampaikan hal tersebut saat memberikan keynote speech pada Gerakan Pengendalian Inflasi dan Pangan Sejahtera (GPIPS) Sulampua 2026 di Makassar, Jumat (23/10/2026).
Dradjad menyoroti kenaikan harga sejumlah komoditas, terutama cabai. Inflasi pangan tercatat 5,03 persen, dengan kenaikan harga cabai merah besar 25,8 persen, cabai merah keriting 22 persen, dan cabai rawit 5,07 persen. Kondisi ini menunjukkan pentingnya kelancaran distribusi agar pasokan tersedia dengan harga terjangkau.
Pemerintah menetapkan lima langkah pengendalian inflasi, meliputi optimalisasi Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan (SPHP), akses Kredit Usaha Rakyat (KUR) bagi petani dan nelayan, perluasan kerja sama antardaerah, mitigasi dampak El Niño, serta penguatan koordinasi pemerintah pusat dan daerah bersama Bank Indonesia dan Perum BULOG.
Penguatan distribusi juga dilakukan melalui optimalisasi pelabuhan, konektivitas laut, dan fasilitas rantai dingin. Pemerintah akan mengoordinasikan BUMN logistik untuk mengembangkan proyek percontohan kerja sama antardaerah, dimulai dari komoditas penyumbang inflasi.
Selain itu, petani dan nelayan didorong terhubung dengan mitra pembeli (off-taker) agar akses pasar dan penyerapan hasil produksi meningkat.
Dradjad berharap sinergi pemerintah, BUMN, dan pelaku usaha mampu menekan disparitas harga, menjaga ketersediaan pangan menjelang Nataru, serta meningkatkan kesejahteraan petani dan nelayan di Sulampua.