News  

Ekonomi Digital Indonesia Mendekati USD100 Miliar

WALAI.ID, JAKARTA – Pemerintah terus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional melalui peningkatan investasi, pengembangan kawasan industri, dan percepatan transformasi digital di tengah ketidakpastian global. Pertumbuhan ekonomi sebesar 5,45 persen pada Semester I-2026 menjadi salah satu indikator terjaganya momentum perekonomian Indonesia.

Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan hal tersebut dalam acara Local Media Summit 2026, pada Jumat (23/10/2026).

Ia menyebut ekonomi digital sebagai salah satu sumber pertumbuhan baru yang berpotensi memperkuat daya saing nasional.

Baca Juga :  Pemerintah Perkuat Rantai Pasok Pangan Sulampua, Antisipasi Lonjakan Harga Jelang Nataru

Berdasarkan laporan e-Conomy SEA 2025, nilai transaksi bruto ekonomi digital Indonesia mendekati USD100 miliar, tumbuh sekitar 14 persen secara tahunan, sekaligus menjadi yang terbesar di Asia Tenggara.

Pemerintah juga mengoptimalkan 25 Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) dan 181 Kawasan Industri (KI) dengan total luas mencapai 125 ribu hektare. Khusus KEK, akumulasi investasi tercatat Rp368 triliun dan menyerap hampir 250 ribu tenaga kerja.

Untuk menopang transformasi digital, kapasitas pusat data nasional yang saat ini berkisar 0,45–0,58 gigawatt berpotensi meningkat hingga 11 gigawatt pada 2030. Pemerintah juga merencanakan tambahan kapasitas listrik 69,5 gigawatt melalui RUPTL PLN 2025–2034 serta program PLTS berkapasitas 100 GWp.

Baca Juga :  Perdagangan RI-AS Tumbuh 11,82 Persen, Investasi Capai USD3,4 Miliar

Di sisi sumber daya manusia, Indonesia diperkirakan membutuhkan sembilan juta talenta digital hingga 2030. Upaya pemenuhannya dilakukan melalui Beasiswa Talenta Digital, pelatihan vokasi, kerja sama teknologi, dan insentif Super Tax Deduction hingga 200 persen.

Haryo turut mendorong media lokal memanfaatkan pemasaran digital, promosi UMKM dan pariwisata, serta pengembangan layanan kreatif untuk memperluas pendapatan. Namun, ia menegaskan diversifikasi bisnis harus tetap menjaga independensi editorial dan kredibilitas informasi sebagai fondasi kepercayaan publik.