WALAI.ID, Jakarta – Pemerintah terus memperkuat ketahanan fiskal dan sektor keuangan untuk menghadapi berbagai risiko global sekaligus menjaga momentum pertumbuhan ekonomi Indonesia.
Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu) Juda Agung mengatakan penguatan tersebut semakin penting di tengah meningkatnya risiko geopolitik, disrupsi teknologi, fragmentasi keuangan, hingga kompleksitas rantai pasok global.
Hal itu disampaikan Juda saat memberikan keynote speech dalam Central Banking Service Festival (CB Fest) 2026 di Jakarta, pada Senin (28/9/2026).
Mengusung tema “Strengthening Financial Services Resilience Amid Escalating Geopolitical Risk to Support Economic Growth”, forum tersebut mempertemukan bank sentral, pembuat kebijakan, lembaga keuangan, akademisi, dan mitra strategis untuk membahas ketahanan sektor keuangan dalam mendukung pertumbuhan ekonomi.
Juda menjelaskan, berbagai risiko global saat ini semakin saling terhubung. Ketegangan geopolitik, misalnya, dapat mengganggu pasokan minyak dan mendorong kenaikan harga energi yang kemudian berdampak pada inflasi, suku bunga global, arus modal, nilai tukar, biaya pembiayaan, hingga pertumbuhan ekonomi.
Karena itu, menurut Juda, tantangan yang dihadapi bukan hanya menjaga stabilitas ketika terjadi ketidakpastian, tetapi juga membangun kapasitas institusi agar mampu menyerap guncangan, beradaptasi, dan tetap menjalankan fungsi perekonomian.
Dalam kondisi tersebut, kebijakan fiskal perlu tetap berfungsi sebagai shock absorber sekaligus menjaga momentum pertumbuhan. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) harus mampu melindungi masyarakat, mendukung aktivitas produktif, dan merespons berbagai risiko dengan tetap menjaga disiplin, kredibilitas, serta keberlanjutan fiskal.
“Strategi fiskal harus tetap adaptif, prudent, dan berorientasi pada pertumbuhan; melindungi perekonomian saat ini sekaligus menjaga keberlanjutan fiskal di masa depan,” ujar Juda.
Perkuat Ketahanan Sektor Keuangan
Di sisi lain, Juda menilai ketahanan sektor keuangan merupakan fondasi penting bagi pertumbuhan ekonomi. Sistem keuangan perlu tetap stabil dan efisien, sekaligus semakin dalam dan inklusif agar mampu menyediakan sumber pembiayaan yang beragam dan mengarahkan modal kepada kegiatan produktif.
Menurutnya, peran perbankan juga perlu berkembang dari sekadar menyalurkan kredit menjadi bagian dari upaya meningkatkan produktivitas, mendukung UMKM, mendorong inovasi, menciptakan lapangan kerja, dan memperkuat daya saing.
Transformasi digital dan pemanfaatan kecerdasan artifisial juga perlu diiringi dengan tata kelola serta manajemen risiko yang kuat.
Juda mengingatkan bahwa efisiensi tidak selalu berarti ketahanan. Karena itu, sistem keuangan tetap membutuhkan buffers, saluran alternatif, dan pengaturan kontingensi untuk memastikan keberlangsungan layanan sekaligus menjaga kepercayaan terhadap sistem keuangan.
Koordinasi antara kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, dan regulasi sektor keuangan juga dinilai semakin penting untuk memperkuat ketahanan tersebut.
Juda menyebut Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) sebagai salah satu kerangka kelembagaan yang berperan dalam memantau dan menjaga stabilitas sistem keuangan serta mengoordinasikan respons terhadap berbagai risiko.
“Ketahanan bukan berarti tidak adanya guncangan. Ketahanan adalah kemampuan kita untuk menyerap guncangan, beradaptasi terhadap perubahan, dan terus bergerak maju tanpa kehilangan kredibilitas dan kepercayaan publik,” tegas Juda.
Dorong Kolaborasi Pemangku Kepentingan
Dalam konteks tersebut, Juda menilai CB Fest 2026 relevan sebagai ruang untuk memperkuat dialog, pertukaran pengalaman, dan kerja sama antarpemangku kepentingan.
Forum tersebut membahas sejumlah isu, antara lain risiko ekonomi dan geopolitik global, kecerdasan artifisial dan layanan keuangan, masa depan pelaporan keuangan, pengelolaan cadangan emas, serta ketahanan operasional.
Bagi Kementerian Keuangan, penguatan ketahanan dilakukan melalui sejumlah langkah, antara lain menjaga kesehatan keuangan negara, memastikan kebijakan fiskal tetap mendukung pertumbuhan dan kesejahteraan masyarakat, memperkuat koordinasi dengan Bank Indonesia dan otoritas sektor keuangan lainnya, serta memperdalam kerja sama dengan mitra internasional.