Walai.id, JAKARTA — Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat indeks literasi keuangan masyarakat Indonesia pada 2026 mencapai 69,57 persen, sedangkan indeks inklusi keuangan mencapai 93,61 persen.
Angka tersebut meningkat dibandingkan 2025, masing-masing 66,64 persen dan 92,74 persen. Capaian 2026 juga telah melampaui target RPJMN 2025–2029 untuk 2029, yakni literasi 69,35 persen dan inklusi 93 persen.
Hasil Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026 diumumkan di Kantor BPS, Jakarta, Senin (10/8). Survei ini melibatkan 75.000 responden berusia 15–79 tahun di 38 provinsi dan 514 kabupaten/kota.
Berdasarkan wilayah, DKI Jakarta mencatat literasi tertinggi sebesar 84,01 persen, disusul Kalimantan Selatan 79,69 persen dan Bali 78,77 persen. Untuk inklusi, DKI Jakarta tertinggi dengan 99,74 persen, diikuti DI Yogyakarta 98,74 persen dan Kepulauan Riau 98,43 persen.
Meski secara nasional meningkat, kesenjangan masih terlihat antara perkotaan dan perdesaan serta berdasarkan pendidikan, usia, dan pekerjaan. Kelompok masyarakat berpendidikan rendah, pelajar, petani, serta masyarakat yang belum bekerja menjadi segmen dengan tingkat literasi dan inklusi relatif lebih rendah.
OJK, LPS, dan BPS menegaskan hasil SNLIK 2026 akan menjadi dasar penguatan program literasi dan inklusi keuangan yang lebih tepat sasaran, terukur, dan sesuai kebutuhan masyarakat.