News  

Kemenko Dorong Integrasi Layanan Ekspor-Impor Digital

Walai.id, Jakarta – Dalam rangka memperkuat sinergi lintas Kementerian/Lembaga serta mendorong efisiensi layanan publik di sektor ekspor-impor, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyelenggarakan Rapat Koordinasi Dewan Pengarah Indonesia National Single Window (INSW) di Jakarta, Rabu (2/7).

Rapat ini merupakan amanat dari Peraturan Presiden Nomor 44 Tahun 2018 tentang INSW, dengan fokus pada harmonisasi kebijakan dan sinkronisasi proses bisnis antarinstansi yang terhubung dalam sistem INSW.

Dipimpin oleh Sekretaris Kemenko Perekonomian, Susiwijono Moegiarso, rakor dihadiri Kepala LNSW Oza Olavia dan pejabat Eselon I dan II dari 21 Kementerian dan Lembaga yang terkait. Pertemuan ini juga menjadi ajang evaluasi capaian tahun 2024 serta pematangan agenda strategis untuk 2025.

Baca Juga :  Menhut Dukung Deregulasi Impor Produk Kehutanan untuk Dorong Investasi dan Lapangan Kerja

“Menindaklanjuti rakor sebelumnya pada 12 Desember 2024, hari ini kita mengevaluasi progres LNSW dan membahas isu strategis dengan K/L terkait dalam implementasi sistem INSW,” ujar Susiwijono.

Beberapa isu penting yang dibahas meliputi pembentukan Unit Layanan Single Window (ULSW), sistem manajemen risiko nasional (ISRM), penguatan sistem keamanan terhadap serangan siber, integrasi aplikasi ekspor seperti e-SKA dan Single Submission, hingga adopsi sistem SIMBARA untuk sektor mineral dan batubara.

Selain itu, dibahas pula peran INSW dalam mendukung penyelenggaraan perizinan berusaha berbasis risiko sesuai PP Nomor 28 Tahun 2025 dan penyusunan revisi Perpres 44/2018 agar selaras dengan kondisi layanan terkini.

Susiwijono juga menegaskan pentingnya kerja sama lintas instansi. “Terima kasih atas sinergi seluruh K/L dalam mendukung INSW. Ini bukti nyata kolaborasi nasional dalam mewujudkan efisiensi dan transparansi layanan ekspor-impor,” ungkapnya.

Baca Juga :  Imigrasi Resmikan 8 Desa Binaan di Sampit

Untuk tahun 2025, sejumlah program strategis telah disusun, di antaranya penerapan sistem manajemen risiko di seluruh K/L, integrasi sistem SINSW dengan OSS, penyediaan layanan perizinan dalam satu aplikasi (Single Submission), serta penyempurnaan regulasi untuk mendukung digitalisasi layanan publik.

Perwakilan Kementerian/Lembaga yang hadir turut menyampaikan masukan terhadap penguatan kinerja LNSW dan menegaskan komitmen integrasi sistem untuk mempercepat layanan ekspor, impor, dan logistik secara nasional.

“Saya yakin, INSW adalah instrumen kunci dalam reformasi layanan perizinan. Mari kita wujudkan kolaborasi nasional demi efektivitas dan daya saing perdagangan Indonesia,” pungkas Susiwijono.