Walai.id, MAROS – Anggota DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Muhammad Irfan AB, melakukan kunjungan pengawasan di Desa Tenrigangkae, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, pada Minggu (29/6/2028).
Kunjungan ini bertujuan untuk menyerap aspirasi masyarakat, khususnya terkait persoalan pendidikan dan layanan publik di wilayah tersebut.
Turut hadir dalam kegiatan tersebut Kepala Desa Tenrigangkae yang juga menjabat sebagai Ketua Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (ABDESI) Kabupaten Maros, Wahyu, bersama Anggota DPRD Maros Hj. Sri Astuti, para kepala dusun, tokoh masyarakat, tokoh pemuda, serta aparat Babinsa dan Bhabinkamtibmas.
Dalam dialog bersama warga, Kepala Desa Wahyu menyampaikan keluhan terkait sistem penerimaan peserta didik baru (PPDB) di tingkat SMA di Kecamatan Mandai. Menurutnya, SMAN 8 Mandai yang saat ini menjadi satu-satunya sekolah negeri di wilayah tersebut, sudah tidak mampu lagi menampung lonjakan jumlah calon siswa baru setiap tahun.
“Sudah saatnya Kecamatan Mandai memiliki SMA Negeri tambahan. Kami sudah mengusulkan ke Dinas Pendidikan Provinsi agar segera merealisasikan pembangunan sekolah baru,” ujar Wahyu.
Keluhan serupa juga disampaikan warga yang mengaku khawatir anak-anak mereka tidak dapat melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA akibat keterbatasan ruang belajar yang tersedia.
Menanggapi hal tersebut, Irfan AB yang juga Ketua Fraksi Harapan sekaligus anggota Komisi E DPRD Sulsel yang membidangi pendidikan menyatakan bahwa dirinya telah sejak dua tahun terakhir mendorong Pemerintah Provinsi untuk membangun SMA Negeri baru di Mandai.
“Jumlah penduduk Mandai sangat besar. Tidak cukup hanya satu SMA Negeri. Kebutuhan pendidikan harus direspons dengan cepat. Pendidikan adalah fondasi utama kemajuan suatu bangsa,” tegas Irfan AB
Irfan AB juga membawa kabar baik bahwa Pemerintah Provinsi Sulsel akan segera mendirikan SMA Negeri 15 Mandai tahun ini sebagai bentuk realisasi dari aspirasi masyarakat.
“InsyaAllah, SMAN 15 Mandai akan segera beroperasi tahun ini setelah 2 tahun diperjuangkan” ungkap Irfan AB, disambut antusias oleh warga yang hadir.
Irfan AB juga menegaskan pentingnya peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) sebagai aset utama bangsa.
“Kita punya emas di Papua, nikel di Soroako, dan minyak di laut. Tapi semua itu tak akan berarti jika SDM kita tidak siap. Karena itu, setiap anak harus dijamin haknya untuk memperoleh pendidikan,” ujarnya.
Selain isu pendidikan, warga juga menyampaikan keluhan terkait layanan BPJS atau KIS yang tiba-tiba nonaktif, sehingga menyulitkan mereka dalam mengakses layanan kesehatan.
Mereka juga meminta kejelasan mengenai jadwal pendaftaran, mekanisme zonasi dan jalur prestasi dalam PPDB tingkat SMA, serta lokasi pelaksanaan pendaftaran yang kerap membingungkan masyarakat.
Menanggapi hal ini, Irfan AB berkomitmen untuk menindaklanjuti seluruh aspirasi yang disampaikan masyarakat kepada instansi terkait, khususnya Dinas Pendidikan Provinsi Sulsel dan Dinas Sosial dalam hal validasi serta pengaktifan kembali data kepesertaan BPJS/KIS warga.
Irfan AB juga mengingatkan bahwa setiap tahun Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mengalokasikan anggaran miliaran rupiah untuk membayar iuran BPJS bagi masyarakat kurang mampu.