Walai.id, Bandar Seri Begawan – Indonesia mengajak negara-negara ASEAN memperkuat kerja sama kawasan dalam memerangi penyebaran konten negatif dan berita bohong (hoaks), khususnya dampaknya terhadap anak-anak. Upaya ini dinilai krusial untuk membangun literasi digital yang kuat sekaligus meningkatkan perlindungan anak di ruang maya.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kementerian Komunikasi dan Digital (Dirjen KPM Kemkomdigi), Fifi Aleyda Yahya, yang memimpin delegasi Indonesia pada pertemuan ke-17 ASEAN Ministers Responsible for Information (AMRI) di Bandar Seri Begawan, Brunei Darussalam, Kamis (8/5/2025).
“Indonesia mengapresiasi kepemimpinan Brunei dalam AMRI dan menegaskan bahwa isu hoaks, ujaran kebencian, serta keamanan anak di dunia maya harus menjadi prioritas bersama,” ujar Fifi dalam sesi diskusi menteri bertajuk MAJU: Media Advancing Joint Understanding.
Dalam pertemuan tersebut, Indonesia memaparkan inisiatif Gerakan Nasional Literasi Digital (GNLD) sebagai model ketahanan masyarakat terhadap misinformasi di kawasan. Menurut Fifi, literasi digital tidak sekadar keterampilan teknis, melainkan fondasi untuk membangun pemikiran kritis agar masyarakat mampu menyaring informasi secara mandiri.
Isu perlindungan anak di dunia maya juga menjadi fokus utama pembahasan. Indonesia menyoroti regulasi terbaru, seperti Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024 tentang Tanggung Jawab Platform Digital serta Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Sistem Elektronik dalam Perlindungan Anak (PP TUNAS). Kebijakan ini bertujuan memperkuat ekosistem digital yang aman bagi anak-anak sebagai generasi penerus ASEAN.
Kebijakan tersebut mendapat dukungan luas dari negara anggota, menegaskan pentingnya kolaborasi lintas negara dalam menciptakan ruang digital yang terlindungi.
Indonesia juga mengajak perusahaan teknologi dan media di ASEAN untuk berinvestasi pada jurnalisme berkualitas, melalui regulasi yang mendorong akuntabilitas platform digital. “Informasi akurat adalah tulang punggung demokrasi. Tanpa dukungan terhadap jurnalisme berkualitas, hoaks akan terus merajalela,” tambah Fifi.
Selain agenda multilateral, delegasi Indonesia melakukan pertemuan bilateral dengan Menteri Informasi Kamboja untuk membahas penanganan berita palsu, kebebasan pers, serta tantangan industri media konvensional menghadapi platform digital global.
Pertemuan AMRI ke-17 dengan keketuaan Brunei Darussalam mengusung tema MAJU, simbol aspirasi kemajuan kawasan. Hasil pertemuan melahirkan tiga dokumen penting:
- Bandar Seri Begawan Declaration yang menegaskan komitmen ASEAN untuk menangani mis-, dis-, dan mal-information secara strategis.
- Kuala Lumpur Declaration tentang penggunaan media sosial yang aman dan bertanggung jawab.
- Joint Media Statement dari konferensi AMRI ke-17 dan konferensi ASEAN Plus Three ke-8.
Pertemuan ini juga diwarnai audiensi AMRI leaders dengan Sultan Brunei Darussalam, Hassanal Bolkiah.
AMRI, yang diadakan setiap 1,5 hingga 2 tahun, bertujuan meningkatkan literasi informasi masyarakat ASEAN dan kerja sama media antarnegara untuk memastikan akses informasi yang merata dan berkualitas di seluruh kawasan.