Walai.id, JAKARTA — Pemerintah terus memperkuat pertumbuhan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global dengan mendorong transformasi menuju ekonomi hijau dan digital. Pertumbuhan ekonomi Indonesia tercatat 5,45 persen secara kumulatif (c-to-c) pada Semester I 2026, sementara inflasi Agustus berada pada level 3,19 persen secara tahunan (year-on-year/yoy), Senin, 05/10/2026.
Sejalan dengan pilar Asta Cita 2 Presiden Prabowo Subianto, pemerintah mempercepat pengembangan ekonomi hijau dan biru serta memperkuat ketahanan pangan, energi, dan air sebagai bagian dari strategi transformasi ekonomi nasional.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, mengatakan pengembangan ekonomi hijau membutuhkan sinergi antara ketersediaan energi bersih dan pembangunan infrastruktur digital.
“Pemerintah berkomitmen mengorkestrasikan transisi energi dan pembangunan digital sebagai twin engine penggerak pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Sinergi antara ketersediaan energi bersih yang terjangkau dan akselerasi infrastruktur digital menjadi kunci utama menciptakan iklim investasi berdaya saing global sekaligus mempercepat pencapaian target pertumbuhan jangka panjang,” kata Haryo.
Menurut dia, untuk mencapai target pertumbuhan ekonomi sebesar 6 persen pada 2027, investasi nasional perlu tumbuh sekitar 8–9 persen. Kebutuhan penanaman modal diperkirakan mencapai Rp2.218 triliun hingga Rp2.258 triliun.
Keandalan energi hijau menjadi salah satu prasyarat untuk menopang kebutuhan listrik yang diproyeksikan mencapai 700–800 TWh pada 2030. Pemerintah juga menargetkan peningkatan kapasitas pembangkit hingga 100 GW peak dengan basis energi terbarukan.
Percepatan transisi energi turut didukung pembangunan jaringan transmisi sepanjang 47.758 kilometer-sirkuit. Infrastruktur tersebut ditujukan untuk memperkuat keandalan pasokan listrik, termasuk bagi kebutuhan industri dan pusat data (data center).
Di sisi pemerataan akses energi, program Listrik Desa telah menjangkau 1.505 lokasi pada 2025 dan ditargetkan mencapai 4.390 lokasi pada 2026. Program tersebut diharapkan turut mendorong rasio elektrifikasi hingga mendekati 99 persen serta meningkatkan indeks ketahanan energi menjadi 7,13.
Potensi ekonomi hijau Indonesia juga didukung kekayaan sumber daya mineral strategis, antara lain nikel, timah, bauksit, tembaga, emas, dan batu bara. Pemerintah mendorong hilirisasi berbasis energi bersih untuk meningkatkan nilai tambah komoditas sekaligus memperkuat industri nasional.
Salah satu sektor yang dinilai memiliki prospek besar adalah pengembangan ekosistem kendaraan listrik. Nilai tambah dari ekosistem tersebut diproyeksikan dapat meningkat hingga 67 kali lipat, dengan potensi permintaan global mencapai USD5,91 triliun pada 2045.
Selain mineral kritis, Indonesia memiliki potensi bahan baku untuk pengembangan panel surya, termasuk pasir silika. Kondisi tersebut dinilai dapat memperkuat posisi Indonesia dalam rantai pasok global.
Pemerintah juga membuka peluang kerja sama dengan sejumlah mitra internasional, termasuk Uni Eropa, Amerika Serikat, dan Kanada, dalam pengembangan teknologi transisi energi serta diversifikasi rantai pasok mineral kritis.
Dari sisi pembiayaan, pemerintah mendorong pemanfaatan berbagai skema pendanaan hijau, seperti green bonds, blended finance, Just Energy Transition Partnership (JETP), dan Asia Zero Emission Community (AZEC).
Upaya tersebut juga diiringi peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui perluasan Program Magang Lulusan Perguruan Tinggi dan Program Vokasi untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja di sektor industri hijau.
“Optimalisasi potensi energi hijau dan digitalisasi secara terpadu merupakan golden moment bagi Indonesia untuk menegaskan posisinya sebagai tuan rumah energi dan pemain utama transisi energi global. Melalui skema pembiayaan inovatif dan penyiapan SDM berkualitas, Pemerintah optimistis sektor ekonomi hijau dapat mempercepat pencapaian target emisi nol bersih sekaligus menciptakan lapangan kerja baru yang berkualitas,” ujar Haryo.