WALAI.ID,Houston – Ketahanan energi kembali menjadi perhatian dunia di tengah gangguan pasokan minyak akibat konflik geopolitik. Risiko terhadap jalur distribusi dan infrastruktur energi meningkatkan ketidakpastian pasokan sekaligus menambah tekanan terhadap harga komoditas energi.
Kondisi tersebut turut menjadi perhatian Indonesia. Pemerintah menilai penguatan ketahanan dan akses energi perlu disesuaikan dengan kondisi serta kebutuhan masing-masing negara.
Pandangan tersebut disampaikan Wakil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Yuliot saat menghadiri G20 Energy Abundance Ministerial Meeting di Houston, Texas, Amerika Serikat, 14-16 September 2026.
“Indonesia mendukung hak berdaulat setiap negara untuk menentukan jalur energinya berdasarkan kondisi nasionalnya. Kami terus memperkuat ketahanan energi nasional dengan tetap mendorong transisi energi yang berkeadilan menuju Net Zero Emissions pada 2060 atau lebih cepat,” kata Yuliot pada Selasa (15/9/2026) waktu setempat.
Perkuat Pasokan Energi
Bagi Indonesia, penguatan ketahanan energi dilakukan antara lain melalui peningkatan produksi minyak dalam negeri. Saat ini, konsumsi bahan bakar minyak (BBM) mencapai sekitar 1,6 juta barel per hari, sedangkan produksi domestik baru sekitar 600 ribu barel per hari.
Untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor, pemerintah menargetkan produksi minyak mencapai 1 juta barel per hari. Pemerintah juga membuka peluang investasi pada 118 wilayah kerja minyak dan gas bumi (migas) dengan skema fiskal yang dinilai menarik.
Di sisi lain, pemerintah terus mendorong pengembangan energi baru dan terbarukan serta pemanfaatan sumber daya energi dalam negeri sebagai bagian dari diversifikasi energi.
Salah satunya melalui program B50, yakni penggunaan bahan bakar solar yang dicampur dengan bahan bakar nabati hingga 50 persen. Program tersebut diproyeksikan dapat menyubstitusi kebutuhan impor solar hingga 310 ribu barel per hari, menghemat hampir USD10 miliar per tahun, serta membuka peluang lebih dari 2 juta lapangan kerja.
“Indonesia menjadi negara pertama di dunia yang menjalankan program B50,” tegas Yuliot.
Di sektor ketenagalistrikan, Indonesia memperkirakan permintaan listrik tumbuh sekitar 5,3 persen per tahun. Karena itu, Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (RUPTL) 2025-2034 menargetkan tambahan kapasitas pembangkit sebesar 69,5 gigawatt.
Sebanyak 76 persen dari tambahan kapasitas tersebut berasal dari energi terbarukan. Pengembangan ini membutuhkan investasi sekitar USD180 miliar dan membuka sekitar 73 persen kapasitas baru bagi produsen listrik independen.
Pemerintah juga mendorong pengembangan 100 GWp Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) untuk menggantikan pembangkit listrik tenaga diesel pada sistem utama serta mengurangi penggunaan energi fosil. Sementara itu, batu bara masih menjadi salah satu penopang utama pasokan listrik nasional.
“Kami telah membenahi iklim investasi di dalam negeri. Kami mempermudah prosedur berusaha,” ungkap Yuliot.
Kebijakan Energi Disesuaikan Kebutuhan Negara
Indonesia menilai pendekatan dalam pengembangan energi tidak dapat diseragamkan. Setiap negara perlu memiliki ruang untuk memilih teknologi dan sumber energi yang sesuai dengan kondisi lokal, kemampuan masyarakat, serta prioritas pembangunan nasional.
Pandangan tersebut juga disampaikan Indonesia dalam pembahasan mengenai clean cooking atau memasak bersih.
“Indonesia menyambut baik pengakuan bahwa tidak ada kesamaan solusi untuk semua negara dalam clean cooking. Setiap negara harus dapat memilih teknologi yang mencerminkan kondisi lokal dan keterjangkauan. Kebijakan clean cooking harus tetap netral terhadap teknologi dan didukung oleh mekanisme pembiayaan yang mencerminkan prioritas nasional,” ujar Yuliot.
Indonesia juga mendorong agar agenda G20 ke depan tetap memberikan perhatian pada transisi energi dan pembangunan energi berkelanjutan.
Menurut pemerintah, pemenuhan kebutuhan energi saat ini perlu berjalan seiring dengan pembangunan sistem energi yang lebih bersih dan berkelanjutan.
“G20 harus mendorong pendekatan yang seimbang yang memajukan ketahanan energi, keterjangkauan, aksesibilitas, dan keberlanjutan. Indonesia siap bekerja sama dengan seluruh anggota untuk membangun masa depan energi global yang inklusif, berkelanjutan, dan aman,” jelas Yuliot.
Group of Twenty (G20) merupakan forum kerja sama ekonomi utama dunia yang melibatkan negara-negara dengan kontribusi besar terhadap perekonomian global. Pada 2026, Amerika Serikat menjadi negara yang memegang presidensi G20. Dalam kepemimpinan tersebut, sektor energi dibahas melalui Energy Abundance Working Group (EAWG).