Jakarta, 20 Agustus 2026 — Pemerintah dan Badan Anggaran (Banggar) DPR RI menyelesaikan Pembicaraan Tingkat I RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN (P2 APBN) Tahun Anggaran 2025. Seluruh fraksi menyetujui RUU tersebut untuk dilanjutkan ke Pembicaraan Tingkat II dalam Sidang Paripurna DPR RI.
Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengapresiasi dukungan Banggar DPR RI dalam proses pembahasan yang berlangsung dengan mempertimbangkan pandangan dan masukan seluruh fraksi.
Menurutnya, RUU P2 APBN 2025 tidak hanya menjadi bentuk pertanggungjawaban pemerintah atas pelaksanaan anggaran, tetapi juga bagian dari upaya memperkuat tata kelola dan fondasi pengelolaan keuangan negara.
“RUU P2 APBN TA 2025 bukan hanya bentuk pemenuhan kewajiban formal, namun juga komitmen pemerintah untuk terus membangun tata kelola dan fondasi pengelolaan keuangan negara menjadi lebih baik,” ujar Purbaya.
Pemerintah juga menyambut baik berbagai rekomendasi Panitia Kerja serta pandangan mini fraksi yang menjadi bahan perbaikan pengelolaan keuangan negara.
Selanjutnya, pemerintah berharap pembahasan hingga pengambilan keputusan dalam Sidang Paripurna dapat berjalan lancar demi memastikan pengelolaan keuangan negara semakin transparan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.