Walai.id, Jakarta – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno menegaskan bahwa seluruh kementerian dan lembaga bergerak cepat, efektif, dan responsif dalam menangani bencana banjir dan longsor yang melanda Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat. Hal itu disampaikannya sesuai instruksi Presiden RI Prabowo Subianto.
Pernyataan tersebut disampaikan Menko PMK saat memberikan keterangan resmi di Posko Terpadu TNI Penanganan Bencana Alam, Baseops Halim Perdanakusuma, Jakarta, pada Rabu (3/12/2025).
Ia menjelaskan bahwa Presiden telah meninjau langsung tiga provinsi terdampak pada 1 Desember untuk memastikan seluruh kekuatan nasional dikerahkan secara penuh. Kehadiran Presiden, menurutnya, menunjukkan komitmen bahwa negara tidak akan membiarkan masyarakat menghadapi situasi genting seorang diri.
“Presiden telah memimpin langsung koordinasi seluruh K/L, TNI-Polri, pemerintah daerah, hingga BUMN. Beliau memerintahkan agar situasi ini diperlakukan sebagai prioritas nasional, termasuk memastikan dana dan logistik tersedia secara total melalui Dana Siap Pakai,” jelas Pratikno.
Ia menegaskan bahwa seluruh lembaga diminta bergerak ekstra responsif, dengan fokus utama pada penyelamatan korban, distribusi bantuan, serta pemulihan fasilitas dan layanan vital. Pemerintah, menurutnya, memastikan layanan dasar tetap mengalir ke masyarakat. Hingga saat ini lebih dari 500 ribu ton bantuan telah dikirim, meliputi paket sembako, makanan siap saji, obat-obatan, tenda, selimut, dan perlengkapan dasar lainnya.
Untuk wilayah yang terisolasi seperti Aceh Tamiang dan Langsa, pemerintah mengerahkan armada transportasi udara dan laut. Pratikno menyampaikan bahwa pengiriman bantuan melalui udara telah dilakukan menggunakan pesawat CN-295, A-2904, dan C-130J Super Hercules. Bantuan juga dikirim melalui jalur laut menggunakan kapal angkut TNI. Selain itu, pesawat A-400 telah diterjunkan untuk mobilisasi logistik skala besar, dan lebih dari 50 helikopter milik TNI, Polri, dan BNPB dikerahkan untuk menjangkau daerah yang tidak dapat ditembus jalur darat.
Sementara itu, percepatan pemulihan infrastruktur vital juga menjadi fokus pemerintah. PLN menargetkan perbaikan tower bertegangan tinggi selesai pada 5 Desember, lebih cepat dari estimasi awal 5–6 hari. Dengan begitu, jalur listrik Arun–Bireuen dan Tarutung–Sibolga yang masih padam dapat segera berfungsi kembali. Telkom menurunkan 2.498 personel recovery untuk memperbaiki layanan telekomunikasi, sementara Pertamina terus menyalurkan BBM melalui jalur darat dan udara.
Menko PMK juga menyoroti keberadaan gelondongan kayu yang terbawa arus banjir. Ia menyampaikan bahwa Satgas Penertiban Kawasan Hutan telah dikerahkan untuk menelusuri dugaan pelanggaran. Pemerintah, ujarnya, melakukan verifikasi melalui analisis citra satelit untuk memastikan pihak-pihak yang bertanggung jawab.
Meski saat ini fokus pemerintah berada pada fase tanggap darurat, Pratikno menuturkan bahwa skenario rehabilitasi dan rekonstruksi juga mulai dipersiapkan secara paralel. Ia menegaskan bahwa tata kelola fase tersebut telah dikoordinasikan dengan baik, dengan BNPB tetap menjadi leading sector dalam masa darurat. “Target rehabilitasi 100 hari dan timeline 1 tahun telah disiapkan agar publik dapat mengawasi capaian secara terukur,” ujarnya.
Pratikno menekankan bahwa penanganan bencana tidak hanya soal pengiriman logistik, tetapi juga membangkitkan kembali harapan warga. “Fokus pemerintah bukan hanya membagikan beras atau mi instan, tetapi memastikan seluruh warga memiliki harapan untuk membangun kembali kehidupan mereka,” tuturnya.
Ia menyampaikan duka mendalam atas bencana yang terjadi, sekaligus permohonan maaf jika masih terdapat kekurangan dalam penanganan. Menko PMK kembali menegaskan instruksi Presiden agar seluruh sumber daya nasional dikerahkan untuk mempercepat respons di setiap jam.
“Kami memberikan apresiasi tinggi atas solidaritas seluruh warga Indonesia dan kerja keras petugas serta relawan di lapangan. Mari kita jaga semangat kebersamaan demi keselamatan masyarakat,” ujarnya.
Dalam kesempatan tersebut turut hadir sejumlah pejabat tinggi negara, antara lain Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, KASAD Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, KASAL Laksamana TNI Muhammad Ali, serta KASAU Marsekal TNI M. Tonny Harjono.