Walai.id, Jakarta – Komitmen pemerintah menuju kemandirian energi bersih kembali ditegaskan setelah Presiden Prabowo Subianto memanggil Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia ke Istana Merdeka, Jakarta.
Pertemuan tersebut membahas percepatan implementasi energi baru terbarukan (EBT), khususnya pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) dengan konsep satu desa satu megawatt.
“Pembahasan tadi sangat detail karena ini merupakan gagasan besar Bapak Presiden yang harus segera kami eksekusi,” kata Bahlil kepada wartawan usai pertemuan, pada Rabu, 26/11/2025.
Bahlil menjelaskan bahwa rancangan teknis program telah mendekati final, termasuk skema pelaksanaan dan pembiayaan. Pemerintah menargetkan program ini segera berjalan sebagai bagian dari transformasi energi nasional menuju sumber energi yang lebih bersih dan terjangkau.
“Alhamdulillah hampir selesai. Sekarang kita fokus mematangkan skema dan pembiayaannya,” ujarnya.
Program PLTS skala desa ini diharapkan mampu membawa listrik bersih ke wilayah terpencil, memperkuat ketahanan energi, serta mempercepat langkah Indonesia menuju kemandirian energi berkelanjutan.
Selain membahas transisi energi, pertemuan tersebut juga menyinggung insiden di Bandara Morowali. Bahlil menyebut satuan tugas telah diterjunkan untuk melakukan investigasi, termasuk menelusuri dugaan aktivitas pertambangan ilegal.
“Kita masih menunggu laporan tim. Namun siapa pun yang melanggar, baik yang menambang tanpa izin, menambang di luar wilayah resmi, atau melakukan kegiatan melampaui izin yang dimiliki, pasti akan diproses,” tegasnya.
Bahlil menambahkan bahwa Presiden Prabowo memberikan arahan jelas agar penegakan hukum di sektor pertambangan dilakukan tanpa pengecualian. Negara, kata dia, tidak boleh kalah dari praktik-praktik yang melanggar aturan.
“Arahan Presiden kepada kami adalah tegakkan aturan. Jangan pandang bulu,” ujarnya.
Pertemuan tersebut menegaskan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan ekosistem energi bersih sekaligus merapikan tata kelola pertambangan agar lebih transparan dan berkeadilan.