Walai.id, Jakarta – Pemerintah menegaskan pentingnya penyelarasan komunikasi publik antara Pemerintah Pusat dan Daerah guna memastikan kebijakan ekonomi nasional dapat dipahami, diterjemahkan, dan dijalankan secara konsisten di seluruh wilayah. Harmonisasi pesan disebut menjadi elemen krusial untuk memperkuat efektivitas implementasi kebijakan ekonomi.
Staf Ahli Bidang Pembangunan Daerah sekaligus Plt. Kepala Biro Komunikasi, Layanan Informasi, dan Persidangan Kemenko Perekonomian, Haryo Limanseto, menyampaikan bahwa pertumbuhan ekonomi daerah menjadi penopang penting bagi kinerja ekonomi nasional.
“Program seperti stimulus ekonomi dan program magang dapat kita sinkronkan, baik dari sisi substansi maupun komunikasi, untuk menjaga optimisme dan memperkuat sinergi dalam upaya mencapai target pertumbuhan ekonomi 2025,” ujarnya dalam Forum Diskusi Sinkronisasi Komunikasi Publik di Jakarta, Kamis (6/11/2025).
Forum ini digelar untuk memperkuat koordinasi lintas fungsi dan lintas tingkatan pemerintahan agar strategi komunikasi kebijakan ekonomi nasional tersampaikan dengan konsisten dan akurat. Melalui forum tersebut, diharapkan tercipta mekanisme komunikasi dua arah yang memungkinkan masukan dari daerah menjadi bahan perumusan kebijakan berikutnya.
Selain itu, forum ini juga menjadi ajang berbagi pengalaman terkait pengelolaan pesan kebijakan di tengah maraknya disinformasi dan dinamika opini publik di era digital. Kolaborasi yang kuat antara Pemerintah Pusat dan Daerah diharapkan dapat menjadikan komunikasi publik sebagai jembatan yang efektif dalam menyampaikan kebijakan ekonomi hingga tingkat pelaksana di daerah.
Dalam sesi paparan, Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik, dan Persandian Provinsi DKI Jakarta Budi Awaluddin menyoroti perubahan lanskap komunikasi yang dipengaruhi kemajuan teknologi dan hadirnya berbagai platform media. Ia menekankan bahwa pemerintah perlu menerapkan strategi komunikasi yang kolaboratif, adaptif, dan berbasis data untuk menghadapi disinformasi, polarisasi opini publik, serta menurunnya kepercayaan masyarakat.
Budi juga menekankan pentingnya membangun hubungan strategis dengan media arus utama melalui media briefing berkala serta memperluas jangkauan pesan publik lewat kolaborasi dengan influencer dan kreator konten. Pemanfaatan teknologi kecerdasan buatan (AI) dinilai mampu mendukung analisis sentimen publik secara real-time dan mempercepat respons terhadap isu yang berkembang.
Menutup kegiatan, Haryo kembali menegaskan bahwa sinkronisasi komunikasi publik bukan sekadar penyampaian informasi, tetapi juga sarana untuk membangun kepercayaan dan meningkatkan partisipasi masyarakat dalam mendukung kebijakan ekonomi nasional. Dengan kerja sama yang erat antara Pusat dan Daerah, implementasi kebijakan diharapkan berjalan lebih efektif, inklusif, dan membawa dampak nyata bagi kesejahteraan masyarakat.
Forum ini turut dihadiri Kepala Bidang Infrastruktur Digital Diskominfotik DKI Jakarta Koharuddin, Kepala Bidang Informasi Publik Syali Gestanon, Kepala Unit Pelaksana Jakarta Smart City Ponirin Priadi Limbong, serta jajaran Biro KLIP Kemenko Perekonomian.