WALAI.ID, JAKARTA — Pemerintah Indonesia terus menggenjot upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045 dengan menargetkan pertumbuhan ekonomi sebesar 8% pada tahun 2029.
Salah satu kunci pencapaian target ini adalah transformasi struktural, khususnya melalui pembangunan perkotaan berkelanjutan yang menjadi pusat pertumbuhan ekonomi.
Dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2025–2029, pembangunan perkotaan berkelanjutan menjadi salah satu prioritas nasional. Pendekatan utama yang diusung adalah Transit Oriented Development (TOD) yang mengintegrasikan perencanaan transportasi dan tata ruang dalam sebuah ekosistem pembangunan yang efisien dan ramah lingkungan.
“Transit Oriented Development menjadi strategi penting untuk menciptakan kota yang inklusif, berbudaya, hijau, dan tangguh. TOD menggabungkan perencanaan transportasi dengan tata ruang guna mendorong efisiensi dan keberlanjutan,” ujar Deputi Koordinasi Industri, Ketenagakerjaan, dan Pariwisata, Mohammad Rudy Salahuddin, saat membuka The Final JCC Meeting of JUTPI-3 di Jakarta, pada Selasa (24/6).
Pertemuan tersebut membahas program Jakarta Urban Transportation Policy Integration Phase 3 (JUTPI-3), hasil kerja sama teknis antara Pemerintah Indonesia dan Pemerintah Jepang melalui Japan International Cooperation Agency (JICA). Program ini telah berlangsung sejak 2022 dengan tujuan meningkatkan kapasitas para pemangku kepentingan dalam mengembangkan kawasan TOD di wilayah Jabodetabek.
Tiga hasil utama program JUTPI-3 adalah:
- Perumusan kebijakan pengembangan kawasan TOD.
- Penguatan mekanisme koordinasi antar instansi terkait pengembangan kawasan TOD.
- Penyusunan rencana pengembangan TOD di tiga lokasi pilot, yakni Blok M, Depok Baru, dan Bekasi Barat.
Untuk memperkuat tata kelola dan keberlanjutan TOD di Jabodetabek, telah dibentuk Transit-based Urban Planning Coordination (TUPC) Team berdasarkan Surat Keputusan Deputi Nomor 3 Tahun 2025.
Lebih jauh, Deputi Rudy menyampaikan bahwa tindak lanjut program JUTPI-3 akan dilakukan oleh Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan (Kemenko IPK). Kemenko IPK juga akan mendorong integrasi perencanaan lintas wilayah dan sektor serta pengembangan regulasi TOD secara nasional. Selain itu, pemanfaatan Dasbor Jaringan Angkutan Umum Masa Depan yang dikembangkan dalam JUTPI-3 juga menjadi prioritas.
“Kami ingin memastikan keberlanjutan program ini tidak hanya dari sisi kelembagaan, tapi juga substansi, agar semangat TOD selalu hidup dalam pembangunan perkotaan,” tutup Deputi Rudy.
Penutupan kegiatan ditandai dengan penandatanganan Minutes of Meeting (MoM) oleh Deputi Rudy dan Chief Representative JICA Indonesia, Sachiko Takeda. Program ini diharapkan mendorong terwujudnya kota layak huni, ringkas, dan terhubung dengan baik.