Walai.id – Lima pilar dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan Stunting (Stranas Stunting) dan tiga kunci penanganan stunting yang dirancang pemerintah Indonesia sebenarnya telah menawarkan kerangka kerja yang komprehensif, mulai dari komitmen kepemimpinan, kampanye perubahan perilaku, hingga penguatan sistem data dan inovasi. Namun, sekuat apapun desain strateginya, hasilnya tidak akan maksimal tanpa didukung oleh fondasi data yang kuat.
Dalam Dialog Interaktif Pencegahan Stunting Bersama Media di Makassar pada 17 April 2025, Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. dr. H. Ishaq Iskandar, mengungkapkan bahwa anak-anak yang mengalami stunting tidak hanya menghadapi hambatan dalam pertumbuhan fisik dan intelektual, tetapi juga lebih rentan terhadap penyakit.
Stunting merupakan ancaman serius terhadap masa depan generasi bangsa. Keberhasilan penanganannya sangat bergantung pada validitasi dan kualitas data. Bagaimana kita bisa melakukan intervensi gizi yang tepat jika data balita stunting tidak terbarui dan terverifikasi? Bagaimana kampanye perubahan perilaku bisa berhasil jika targetnya tidak tepat sasaran?
Ketika data tidak akurat, seluruh intervensi menjadi sia-sia. Bantuan bisa salah sasaran, laporan penurunan stunting bisa dimanipulasi, dan yang paling tragis, anak-anak yang membutuhkan justru terabaikan.
Ironisnya, pilar kelima Stranas Stunting justru berbicara soal penguatan dan pengembangan sistem data, informasi, riset, dan inovasi. Namun, realitas di lapangan menunjukkan bahwa aspek ini seringkali diabaikan. Tanpa data yang akurat dan transparan, konvergensi program tidak akan terjadi, dan partisipasi masyarakat sebagai pengawasan publik kehilangan arah.
Nike Frans, M.P.H., selaku Nutrition Officer UNICEF, menjelaskan tentang Lima Strategi Nasional dan Tiga Kunci Penanganan Stunting, yang digariskan dalam dokumen resmi Bappenas. Lima strategi utama percepatan penurunan stunting adalah:
1. Komitmen dan visi kepemimpinan nasional dan daerah
2. Kampanye nasional dan perubahan perilaku
3. Peningkatan konvergensi intervensi
4. Ketahanan pangan dan gizi di tingkat keluarga
5. Penguatan sistem, data, informasi, riset, dan inovasi
Sementara itu, tiga kunci utama penanganan stunting meliputi:
1. Intervensi spesifik
2. Intervensi sensitif
3. Penguatan tata kelola dan koordinasi
Namun, satu benang merah yang menentukan keberhasilan implementasi dari semua strategi tersebut adalah data. Tanpa sistem pendataan yang valid dan partisipatif, strategi sebesar apapun hanya akan berujung pada laporan, bukan perubahan nyata di lapangan.
Keberhasilan konkret dapat dilihat dari Kabupaten Luwu Utara, yang berhasil menurunkan angka stunting secara signifikan melalui kebijakan 10 PASTI yang dirumuskan oleh BKKBN. Poin pertama dalam pendekatan ini adalah memastikan adanya data keluarga berisiko stunting, termasuk data calon pengantin, ibu hamil, dan balita.
Langkah ini menunjukkan bahwa solusi utama bukan terletak pada kompleksitas program, melainkan pada ketepatan data. Ketika data dasar tersedia dan diperbarui secara berkala, intervensi pun menjadi lebih tepat sasaran.
Oleh karena itu, solusinya harus dimulai dari hulu: membangun sistem data yang real-time, terbuka, dan terverifikasi. Keterlibatan kader kesehatan, pemerintah desa, dan masyarakat lokal dalam pemutakhiran data serta pengawasan menjadi kunci. Data tersebut harus ditampilkan secara transparan melalui papan informasi desa atau aplikasi publik yang dapat diakses oleh semua pihak.
Pemerintah Provinsi seharusnya menerapkan skema insentif dan disinsentif untuk mendorong tata kelola data yang akuntabel. Misalnya, desa atau kelurahan yang ingin menerima dana penanganan stunting wajib menyajikan data secara transparan dan menggunakan sistem aplikasi yang telah distandarisasi oleh pemerintah provinsi.
Langkah ini bukan sekadar prosedur administratif, tetapi menjadi instrumen kontrol yang sangat penting agar program tidak meleset dari tujuannya dan terbebas dari manipulasi data.
Karena dalam perang melawan stunting, data bukan sekadar angka-angka, melainkan inti dari setiap kebijakan. Seperti halnya dalam strategi perang: jika kita tidak mengenali musuh, maka kekalahan adalah keniscayaan. Musuh kita hari ini adalah ketimpangan, kurang gizi, dan akses layanan yang belum merata, dan data adalah satu-satunya cara untuk mengenalinya.
Dalam Dialog Interaktif Pencegahan Stunting Bersama Media terungkap bahwa Sulawesi Selatan masuk dalam 10 besar provinsi dengan angka stunting tertinggi.
Direktur Jenewa Surahmansah Said menguraikan bahwa berdasarkan data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) Tahun 2023, 21,5% balita mengalami stunting, dengan Provinsi Sulawesi Selatan berada di peringkat 10 besar dengan persentase 27,4%.
Disisi lain, Dr. Djunaidi M. Dachlan, MS, dalam dialog tersebut mengungkapkan bahwa di saat yang sama, ada kabupaten-kabupaten yang berhasil membuat lompatan besar:
– Kabupaten Luwu Utara, melalui pendekatan intervensi berbasis keluarga
– Kabupaten Gowa, yang fokus pada intervensi ibu hamil secara komprehensif
– Kabupaten Barru, yang melibatkan PKK secara aktif dalam edukasi gizi dan perubahan perilaku
Pertanyaannya: mengapa keberhasilan-keberhasilan program daerah ini tidak direplikasi ke tingkat provinsi untuk diterapkan di seluruh daerah di Sulawesi Selatan?
Kepala Bappelitbangda Provinsi Sulawesi Selatan, Dr. Setiawan Aswad, M.Dev.Plg., menyampaikan bahwa pemerintah provinsi akan memperluas intervensi hingga ke tingkat desa. Hal ini dilakukan dengan mengintegrasikan program pencegahan stunting ke dalam kebijakan pembangunan daerah.
Ketiadaan mekanisme sistematis untuk mereplikasi program daerah yang berhasil ini menjadi celah besar dalam kebijakan stunting nasional. Padahal, Indonesia membutuhkan lebih dari sekadar program baru. Yang dibutuhkan adalah keberanian untuk meniru yang berhasil daerah lain dalam menurunkan Stunting dan mendorong kualitas data lebih baik dan transparan.
Oleh Abudhar, Jumat, 18/4/2025.