Walai.id, Jakarta – Menteri Investasi dan Hilirisasi sekaligus Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM), Rosan P. Roeslani, menerima kunjungan Menteri Ketenagakerjaan Yassierli di kantor Kementerian Investasi dan Hilirisasi/BKPM, Jakarta, pada Kamis, 6/3/2025.
Dalam pertemuan yang berlangsung siang ini, keduanya membahas strategi peningkatan kompetensi tenaga kerja guna mendukung investasi dan pengembangan industri hilirisasi di Indonesia.
Dalam diskusi tersebut, kedua menteri menegaskan pentingnya memastikan kesiapan tenaga kerja agar mampu memenuhi tuntutan industri modern.
Seiring dengan meningkatnya arus investasi, terutama di sektor hilirisasi, kebutuhan akan tenaga kerja yang terampil dan bersertifikasi menjadi semakin mendesak agar manfaat ekonomi dapat dinikmati secara luas.
Menteri Rosan mengungkapkan bahwa arus investasi yang masuk ke Indonesia memiliki dampak besar terhadap penciptaan lapangan kerja. Ia memperkirakan dalam lima tahun ke depan, rata-rata 2,8 hingga 2,9 juta tenaga kerja baru akan terserap setiap tahunnya.
“Sebagai contoh, tahun lalu, realisasi investasi mencapai Rp1.700 triliun dan menciptakan sekitar 2,45 juta lapangan kerja baru. Ke depan, kami memperkirakan jumlah tenaga kerja yang terserap dapat meningkat menjadi sekitar 2,8 hingga 2,9 juta orang per tahun,” jelas Rosan.
Lebih lanjut, ia menekankan bahwa kesiapan tenaga kerja menjadi faktor krusial bagi investor yang ingin menanamkan modalnya di Indonesia.
“Ketika para investor memutuskan untuk berinvestasi, salah satu hal utama yang mereka pertimbangkan adalah kesiapan tenaga kerja. Umumnya, pembangunan fasilitas industri seperti pabrik memerlukan waktu sekitar dua hingga tiga tahun, dan dalam periode yang sama, tenaga kerja yang dibutuhkan juga harus siap,” tambahnya.
Menanggapi hal tersebut, Menteri Ketenagakerjaan Yassierli menyatakan bahwa pihaknya telah memiliki infrastruktur pelatihan yang siap digunakan untuk mencetak tenaga kerja yang sesuai dengan kebutuhan industri.
“Saat ini, kami memiliki 303 Balai Latihan Kerja (BLK) yang tersebar di seluruh Indonesia. Infrastruktur ini dapat dimanfaatkan secara optimal untuk memastikan tenaga kerja siap memasuki industri,” ujar Yassierli.
Selain pelatihan, Yassierli juga menyoroti pentingnya sertifikasi kompetensi sebagai faktor pendukung daya saing tenaga kerja di pasar domestik maupun internasional.
“Kami ingin memastikan bahwa tenaga kerja Indonesia memiliki sertifikasi kompetensi yang diakui secara profesional. Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP) berada di bawah Kementerian Ketenagakerjaan dan siap menjamin kualitas tenaga kerja yang bersertifikasi agar dapat bersaing di tingkat global,” jelasnya.
Sebagai langkah konkret, kedua kementerian akan menyusun perjanjian kerja sama teknis guna mengoptimalkan pelatihan tenaga kerja serta memastikan kebijakan ketenagakerjaan lebih berbasis pada kebutuhan industri.
Dengan adanya sinergi ini, diharapkan produktivitas tenaga kerja dapat meningkat, investasi menjadi lebih inklusif, serta pertumbuhan ekonomi nasional semakin berkelanjutan melalui kolaborasi antara sektor ketenagakerjaan dan industri hilirisasi.