Walai.id, Tangerang – Pemerintah Indonesia terus berupaya mendorong UMKM (Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah) untuk naik kelas dan meningkatkan kontribusinya terhadap ekspor nasional.
Saat ini, UMKM telah berkontribusi lebih dari 60% terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) dan menyerap hampir 97% tenaga kerja, dengan jumlah unit usaha lebih dari 64 juta.
Kontribusi UMKM terhadap ekspor Indonesia tercatat sekitar 15,7% dari total ekspor nasional. Pemerintah berkomitmen untuk meningkatkan kontribusi ini, guna mendukung pencapaian target pertumbuhan ekspor Indonesia sebesar 9% dalam lima tahun mendatang.
Dalam acara BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook 2025 di Kabupaten Tangerang, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menjelaskan berbagai kebijakan yang telah diterapkan dalam 100 hari pertama kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto, salah satunya adalah program penghapusan utang dan tagihan bagi UMKM, yang terbukti membantu meringankan beban mereka. “Program ini merupakan bukti keberpihakan Pemerintah terhadap UMKM,” kata Airlangga.
Lebih lanjut, Airlangga mengungkapkan bahwa Pemerintah akan memberikan subsidi bunga hingga 5% untuk kredit investasi bagi pelaku UMKM di sektor padat karya, seperti tekstil, garmen, alas kaki, makanan-minuman, furnitur, dan lainnya. Hal ini bertujuan agar UMKM dapat meningkatkan kapasitas produksinya untuk memenuhi permintaan ekspor.
Pemerintah juga berfokus pada penguatan inklusi keuangan yang menjadi salah satu prioritas dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045. Dengan tingkat inklusi keuangan yang telah mencapai 88,7%, pemerintah berharap dapat memberikan akses layanan keuangan yang lebih merata bagi seluruh lapisan masyarakat.
“Saya mengapresiasi inisiatif BRI UMKM Export dan BRI Microfinance Outlook yang melibatkan lebih dari seribu UMKM. Ini sejalan dengan Asta Cita Presiden Prabowo Subianto, yang fokus pada penciptaan lapangan kerja berkualitas, mendorong kewirausahaan, dan pemberantasan kemiskinan,” tambah Airlangga, pada 30/1/2025.
Selain dukungan pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR), Pembiayaan Ultra Mikro (UMi), dan PNM Mekaar, pemerintah juga memberikan fasilitas khusus untuk ekspor, termasuk Kemudahan Impor untuk Tujuan Ekspor (KITE) dan penjaminan ekspor melalui Lembaga Pembiayaan Ekspor Impor (LPEI).
Pemerintah juga menginisiasi program pemberdayaan aset tidak berwujud, seperti sertifikasi tanah, HAKI, dan sertifikasi halal, yang memudahkan UMKM untuk mengakses layanan keuangan formal. Selain itu, program Bangga Buatan Indonesia (BBI), PaDi UMKM, dan Hari Belanja Online Nasional (Harbolnas) diharapkan dapat meningkatkan permintaan untuk produk UMKM dalam negeri, terutama menjelang Hari Raya Idul Fitri.
“Melalui program ini, kami berharap UMKM bisa tumbuh dan naik kelas. Setiap tahun, kami menargetkan minimal 20 UMKM yang bisa bertransformasi menjadi usaha menengah yang tangguh,” tutup Menko Airlangga.
Acara ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, termasuk Ketua MPR RI, Wakil Ketua DPR RI, Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Menteri Keuangan, Menteri UMKM, serta perwakilan dari sektor keuangan dan industri digital.