Walai.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia telah mengumumkan niatnya untuk mengambil tindakan hukum terhadap perusahaan kelapa sawit yang menggunakan lahan secara ilegal.
Apabila mereka tidak mengajukan dokumen yang diperlukan terkait penggunaan lahan hingga 2 November 2023, Pernyataan ini disampaikan oleh Menteri Senior Mahfud MD pada hari Selasa, 26/9/2023.
Pada awal tahun ini, pemerintah Indonesia mengidentifikasi bahwa sekitar 3,3 juta hektar (8,1 juta acre) dari total hampir 17 juta hektar perkebunan kelapa sawit di negara ini berada di area yang telah ditetapkan sebagai hutan.
Dampak penggunaan lahan secara ilegal ini telah menyebabkan kerugian ekonomi Indonesia sebanyak 42 triliun rupiah, demikian diungkapkan oleh Menteri Mahfud.
Menteri Mahfud juga menegaskan, “Apabila perusahaan-perusahaan ini melanggar aturan dan tidak bersedia bekerja sama hingga batas waktu yang ditentukan, maka pada bulan November, tindakan hukum akan diambil.”
Berdasarkan undang-undang tahun 2020, perkebunan yang berlokasi di dalam area hutan di Indonesia dapat diakui sebagai legal, asalkan memenuhi sejumlah persyaratan tertentu dan membayar denda yang telah ditetapkan.