News  

Mencegah Migrasi Otak: Daerah Harus Membangun Kedaulatan Pendidikan

Walai.id, Nasional – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy menyatakan bahwa pemerintah daerah harus memiliki kemampuan untuk menciptakan sistem pendidikan yang berdaulat guna mencegah migrasi otak atau kehilangan para bakat hebat daerah yang berpindah ke wilayah lain, Senin 21/08/2023.

Pernyataan ini dia sampaikan sebagai pembicara utama dalam Seminar Kebangsaan dengan tema “Kedaulatan Pendidikan Nasional,” yang diadakan oleh Forum Gerakan Peduli Bangsa Sulawesi Utara di Novotel Manado pada Sabtu (19/8).

Muhadjir menambahkan bahwa jika terjadi migrasi otak yang signifikan dari suatu daerah, dampaknya akan berdampak negatif pada sumber daya manusia di wilayah tersebut, bahkan mungkin menyebabkan kemunduran. Oleh karena itu, Muhadjir mendorong agar pemerintah daerah menjadikan pendidikan sebagai fondasi untuk memajukan daerah.

Baca Juga :  Roblox Wajib Perbaiki Sistem atau Terancam Langgar Aturan

“Ikhtiar harus dilakukan untuk mencegah migrasi otak, otak-otak berbakat dan cerdas dari daerah harus tetap berkontribusi dalam memajukan wilayahnya,” ujar Muhadjir.

Muhadjir juga meminta pemerintah daerah tidak hanya mengandalkan pemerintah pusat, mengingat bahwa pendidikan adalah ranah yang menjadi kewenangan daerah. Ia juga menegaskan pentingnya kesadaran pemerintah daerah bahwa kualitas pendidikan di wilayah mereka akan menentukan masa depan wilayah tersebut.

Hal ini diingatkan oleh fakta bahwa pemerintah pusat telah memberikan dukungan alokasi anggaran pendidikan sebanyak 20 persen, baik dari sumber anggaran pusat maupun daerah. Dengan demikian, komitmen dalam meningkatkan kualitas pendidikan yang merata sebenarnya merupakan tolok ukur pembangunan manusia.

Baca Juga :  Bupati Maros Lepas Siswa Sekolah Rakyat, Semua Biaya Gratis!

“Semua pihak harus terlibat, lintas sektor, mengingat terdapat berbagai jenis lembaga pendidikan, termasuk di bawah Kementerian Agama, Kemendikbudristek, dan institusi pendidikan non-formal lainnya. Koordinasi yang baik harus terjaga agar harmonisasi dan sinergi dalam upaya memajukan sumber daya manusia di berbagai daerah bisa terwujud,” papar Muhadjir.

Seminar kebangsaan ini dihadiri oleh sekitar 1000 peserta yang berasal dari beragam latar belakang, termasuk tokoh agama, politik, dan adat. Acara juga diikuti oleh para pendidik, dosen, mahasiswa dari berbagai kampus, serta siswa SMA dan setingkat di wilayah Manado.

Selain Muhadjir, pembicara lain dalam seminar ini termasuk Anggota DPRD Sulawesi Utara, Fabian Kaloh; Anggota DPD RI Sulawesi Utara, Djafar Alkatiri; Ketua KAGAMA Manado, Taufik Tumbelaka; dan Ketua BAZNAS Sulawesi Utara, Abid Takalamingan.

Tinggalkan Balasan