Walai.id, Yogyakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) terus berkomitmen untuk memperkuat literasi dan inklusi keuangan di masyarakat, terutama yang berkaitan dengan perempuan dan pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM), sebagai kelompok prioritas melalui beragam program edukasi keuangan.
Pernyataan tersebut disampaikan oleh Friderica Widyasari Dewi, Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Perlindungan Konsumen OJK, dalam acara Rapat Kerja Nasional Majelis Ekonomi dan Ketenagakerjaan Pimpinan Pusat ‘Asyiyah dengan tema “Inklusi Dakwah Ekonomi Perempuan Berkemajuan” yang berlangsung di Yogyakarta pada hari Sabtu, 19 Agustus 2023.
Friderica mengungkapkan bahwa perempuan, terutama sebagai ibu dalam keluarga, memiliki peran yang sangat penting dalam pengambilan keputusan keuangan. Oleh karena itu, penting bagi mereka untuk memahami berbagai produk dan layanan keuangan agar dapat menghindari potensi modus penipuan yang sering kali berkedok investasi.
“Tujuan utamanya adalah memberikan pengetahuan yang kuat kepada ibu-ibu, sehingga mereka dapat mengenali berbagai modus penipuan dan melindungi keluarga dari risiko penipuan tersebut,” kata Friderica.
Lebih lanjut, Friderica menyampaikan bahwa literasi dan inklusi keuangan bagi perempuan telah menjadi salah satu fokus utama dalam strategi nasional keuangan inklusif di Indonesia. Strategi ini mencakup semua lapisan masyarakat, namun lebih ditekankan pada kelompok yang masih belum memiliki akses ke layanan keuangan formal, seperti perempuan dengan pendapatan rendah, perempuan yang bekerja, perempuan yang memiliki atau mengelola UMKM, dan perempuan yang mengurus rumah tangga.
“Harapan saya adalah agar para ibu yang hadir di sini tidak hanya memiliki pengetahuan dan inklusi, tetapi juga mampu memanfaatkan produk dan layanan jasa keuangan untuk memberdayakan diri secara finansial guna meningkatkan kesejahteraan keluarga,” ujar Friderica.
Friderica juga menjelaskan bahwa OJK, bekerja sama dengan 495 Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) di seluruh Indonesia, telah mengembangkan sejumlah program pemberdayaan bagi perempuan dan UMKM. Program-program ini dapat diakses oleh masyarakat melalui 35 Kantor OJK yang tersebar di berbagai daerah.
Rapat Kerja Nasional ini dihadiri oleh Ketua Umum PP ‘Asyiyah, Salmah Orbayinah, dan diikuti oleh 81 peserta utusan dari 29 provinsi di seluruh Indonesia.