Walai.id, Jakarta- Dalam upaya merespons dinamika ekonomi, menghadapi tantangan masa kini dan masa depan, Presiden Joko Widodo menggarisbawahi pentingnya struktur Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2024, 17 Agustus 2023.
Ia menekankan bahwa APBN tidak hanya harus mendukung agenda pembangunan dan kesejahteraan optimal, melainkan juga mempercepat transformasi ekonomi, menjaga pertumbuhan ekonomi berkualitas dan inklusif, serta melindungi daya beli masyarakat dari goncangan.
Hal it ditekankan dalam pidatonya pada acara Penyampaian Keterangan Pemerintah tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) APBN Tahun Anggaran 2024 dan Nota Keuangannya pada Rapat Paripurna Pembukaan Masa Persidangan I DPR RI Tahun Sidang 2023-2024, yang diadakan di Gedung Nusantara MPR/DPR/DPD RI pada Rabu (16/8).
Presiden menyampaikan bahwa arah kebijakan APBN 2024 adalah “Mempercepat Transformasi Ekonomi yang Inklusif dan Berkelanjutan.”
Dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun 2024, Presiden menjelaskan bahwa pemerintah merencanakan pendapatan negara senilai Rp2.781,3 triliun. Penerimaan ini melibatkan pendapatan perpajakan sebesar Rp2.307,9 triliun, penerimaan negara non-pajak (PNBP) sejumlah Rp473 triliun, dan hibah sebesar Rp0,4 triliun.
Pemerintah juga memperuntukkan dana belanja negara sekitar Rp3.304,1 triliun, terdiri dari belanja pemerintah pusat senilai Rp2.446,5 triliun dan transfer ke daerah sejumlah Rp857,6 triliun. “Dorongan untuk mengubah keseimbangan primer yang negatif, senilai Rp25,5 triliun, bertujuan menuju arah yang positif. Defisit anggaran diproyeksikan sekitar 2,29 persen dari Produk Domestik Bruto (PDB), atau senilai Rp522,8 triliun,” jelas Presiden.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden menegaskan komitmen pemerintah untuk mengelola fiskal secara kuat dan efektif, guna mendorong transformasi ekonomi dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Melalui langkah ini, pemerintah berambisi menekan angka pengangguran terbuka pada rentang 5,0 hingga 5,7 persen pada tahun 2024, mengurangi angka kemiskinan di kisaran 6,5 hingga 7,5 persen, serta menjaga rasio gini dalam kisaran 0,374 hingga 0,377. Selain itu, pemerintah berupaya meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia pada rentang 73,99 hingga 74,02.
“Kami juga berusaha meningkatkan Nilai Tukar Petani (NTP) menjadi antara 105 hingga 108, dan Nilai Tukar Nelayan (NTN) dalam kisaran 107 hingga 110,” tambah Presiden.
Dalam penutupnya, Presiden Jokowi berharap agar pembahasan RAPBN tahun 2024 dapat berlangsung dengan konstruktif, sejalan dengan visi mencapai Indonesia Maju yang bertumpu pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.