Walai.id, Balikpapan – Kementerian PPN/Bappenas bersama Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) menggelar Konsultasi Publik III tentang Rancangan Undang-Undang (RUU) Perubahan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Balikpapan, Kalimantan Timur, pada Jumat (4/8/2023).
Acara ini bertujuan untuk melibatkan masyarakat dalam penyelesaian RUU tersebut.
Dalam konsultasi publik tersebut, Staf Ahli Menteri PPN Bidang Hubungan Kelembagaan Kementerian PPN/Bappenas, Teni Widuriyanti, menjelaskan bahwa perubahan UU IKN dimaksudkan untuk memastikan pelaksanaan pembangunan dan pemindahan Ibu Kota Nusantara berjalan efektif dan optimal, dengan tetap menerapkan prinsip akuntabilitas dan good governance.
Selain itu, RUU ini juga akan mengoptimalkan persiapan, pembangunan, dan pemindahan Ibu Kota Negara, serta memperkuat kolaborasi dan koordinasi dalam pembangunan IKN.
Dalam menghadapi tantangan pembangunan dan pemindahan IKN, Wakil Kepala Otorita IKN, Dhony Rahajoe, menyoroti pentingnya pemenuhan hak masyarakat lokal atas tempat tinggal dan upaya meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) lokal melalui pendidikan.
Pembangunan dan pemindahan IKN juga diharapkan dapat memberikan dampak positif bagi pemerataan pembangunan di Indonesia, dengan memperkuat peran Kalimantan Timur.
RUU Perubahan UU IKN menjadi prioritas Program Legislasi Nasional Tahun 2023, dan pemerintah berharap dapat disahkan oleh DPR RI pada tahun tersebut untuk mempercepat pembangunan Ibu Kota Nusantara.
Dalam kesempatan ini, peserta Konsultasi Publik turut memberikan dukungan untuk mewujudkan tujuan tersebut.
Acara ini menjadi momen penting dalam mendorong partisipasi masyarakat dalam proses perubahan yang berkaitan dengan Ibu Kota Negara.
Keterlibatan semua pihak diharapkan akan menghasilkan keputusan yang lebih baik dan lebih representatif untuk masa depan Ibu Kota Nusantara.