News  

Pemerintah Terus Percepat Eliminasi Tuberkulosis

Walai.id, Nasional – Pemerintah terus berupaya mempercepat eliminasi penyakit tuberkulosis (TBC) di Indonesia melalui langkah-langkah yang komprehensif, mulai dari peningkatan surveilans, pengobatan, hingga vaksinasi.

Indonesia saat ini merupakan negara dengan jumlah pengidap TBC terbesar kedua di dunia setelah India, dengan perkiraan jumlah kasus mencapai 969 ribu.

“Masyarakat Indonesia diperkirakan terdapat 969 ribu kasus TBC setiap tahun, dan sebelum pandemi Covid-19, hanya sekitar 545 ribu kasus yang teridentifikasi. Jadi, sekitar 400 ribu kasus tidak terdeteksi, padahal ini merupakan penyakit menular yang dapat menyebar dengan mudah,” ungkap Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, setelah mengikuti rapat terbatas yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta, pada Selasa, 18 Juli 2023.

Oleh karena itu, pemerintah telah mempercepat upaya pendeteksian sejak akhir tahun 2022, sehingga saat ini jumlah kasus yang terdeteksi telah mencapai sekitar 720 ribu, meningkat dari sekitar 540 ribu sebelumnya. Menteri Kesehatan berharap angka tersebut dapat meningkat menjadi 90 persen dari perkiraan 969 ribu kasus TBC.

“Dengan program pemerintah yang lebih agresif, jumlah kasus yang terdeteksi meningkat menjadi 720 ribu. Kami berharap bahwa pada tahun 2024, 90 persen dari perkiraan 969 ribu kasus dapat terdeteksi,” tambahnya.

Baca Juga :  Nurhasan Terima Nama Wisudawan/Wisudawati Fakultas Syariah & Hukum UIN Alauddin Makassar

Untuk meningkatkan tingkat deteksi, Menteri Kesehatan menyebut bahwa Presiden Joko Widodo telah memberikan arahan agar pemerintah bekerja sama dengan Menteri Dalam Negeri dan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi.

Selanjutnya, terkait pengobatan, Presiden Jokowi juga memberikan arahan agar disiapkan fasilitas karantina khusus di dekat lokasi tempat terjadinya kasus tuberkulosis.

Selain untuk mencegah penyebaran kepada keluarga pengidap, fasilitas karantina ini juga diharapkan dapat mendorong disiplin pasien dalam mengonsumsi obat karena pengobatan TBC berlangsung selama enam bulan, dengan minimal dua bulan konsumsi obat secara penuh hingga obat tersebut memberikan reaksi.

“Arahan Presiden adalah untuk menyediakan fasilitas karantina khusus selama dua bulan, idealnya berada di dekat lokasi terjadinya kasus TBC. Dengan karantina selama dua bulan, pasien tidak akan menularkan penyakit ini kepada keluarganya. Saya juga diperintahkan untuk bekerja sama dengan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat di bawah koordinasi Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, agar pasien dapat terisolasi dengan baik dan memastikan mereka mengonsumsi obat selama dua bulan,” jelasnya.

Selanjutnya, terkait vaksinasi, pemerintah saat ini sedang melakukan penelitian untuk mengimpor vaksin TBC baru karena efektivitas vaksin BCG dianggap rendah.

Baca Juga :  IKM Champion di Bengkulu Raih Apresiasi untuk Peningkatan Kualitas Bisnis

Menurut Menteri Kesehatan, Indonesia telah aktif berpartisipasi dengan organisasi dunia, dan saat ini ada tiga kandidat vaksin baru yang sedang dipertimbangkan untuk diimpor oleh pemerintah.

“Kandidat vaksin yang paling dekat adalah yang dikembangkan oleh Glaxosmithkline (GSK), kemudian diambil alih oleh Bill and Melinda Gates Foundation, dan saat ini sedang dalam tahap uji klinis di Indonesia, dengan kerja sama antara Kementerian Kesehatan, Universitas Indonesia, Universitas Padjadjaran, dan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM),” ungkapnya.

“Selain itu, ada dua kandidat vaksin berbasis mRNA yang sedang dikerjakan dengan kerja sama pihak luar negeri. Vaksin berbasis mRNA, seperti vaksin Pfizer dan Moderna, memiliki kecepatan pengembangan yang lebih tinggi. Jadi, saat ini ada tiga kandidat vaksin TBC baru yang sedang kami kaji untuk penggunaannya,” tambahnya.

Terkait alokasi anggaran, Menteri Kesehatan menyebut bahwa pemerintah juga menerima sumbangan dari berbagai pihak, termasuk sumbangan senilai 70 juta dolar AS dari USAID untuk program pengentasan TBC. Anggaran tersebut tidak hanya digunakan oleh pemerintah, tetapi juga oleh lembaga masyarakat untuk membantu mengatasi TBC.

“Jadi, dalam hal alokasi anggaran untuk TBC, kami memiliki dukungan yang cukup, selain dari anggaran pemerintah sendiri, kami juga menerima sumbangan yang jauh lebih besar dari pihak lain,” tandasnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *