Walai.id, Nasional – Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) telah melakukan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Program Desa Ramah Perempuan dan Peduli Anak (DRPPA) di Kabupaten Bangka Selatan pada 3-4 Juli 2023. Program ini diluncurkan di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung pada tahun 2022.
Pengembangan dan peningkatan capaian 10 indikator DRPPA terus dilakukan di 6 desa percontohan, termasuk di Desa Payung dan Gadung, Kabupaten Bangka Selatan.
Dalam kegiatan tersebut, Kemen PPPA menyampaikan pentingnya mengembangkan dan memperkuat 4 indikator kelembagaan yang menjadi dasar pelaksanaan DRPPA.
Organisasi perempuan dan anak di desa diharapkan dapat menyampaikan usulan atau aspirasi terkait isu perempuan dan anak di forum-forum desa. Selain itu, profil desa juga harus mencakup isu-isu terkait perempuan dan anak, seperti jenis kelamin, usia, pendidikan, dan kesehatan, untuk memudahkan intervensi dalam pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.
Selanjutnya, peraturan desa perlu ditinjau ulang secara hukum untuk mengukur capaian 10 indikator DRPPA. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa juga harus mengakomodasi program DRPPA dan penambahan aset desa untuk mendukung kegiatan perempuan dan anak, seperti posyandu, gedung pertemuan desa, tempat penitipan anak, PAUD, dan sebagainya.
Pada tahun kedua pelaksanaan DRPPA, fokusnya adalah mencapai 6 indikator substansi, termasuk peningkatan persentase keterwakilan perempuan dan perempuan wirausaha di desa, pengasuhan anak berbasis hak anak, tidak adanya kekerasan terhadap perempuan dan anak serta korban tindak pidana perdagangan orang, tidak ada pekerja anak, dan tidak ada anak yang menikah di bawah usia 19 tahun.
Untuk mewujudkan hal tersebut, penting bagi perempuan untuk memiliki peran yang lebih strategis dalam struktur desa, bukan hanya di sekretariat, sehingga dapat menyuarakan kepentingan perempuan dan anak serta ikut dalam pengambilan keputusan.
Dalam hal pemilihan perwakilan perempuan, kapasitas mereka perlu ditingkatkan dan didampingi. Kelompok-kelompok wirausaha perempuan, seperti kelompok wanita tani, PKK, dan pengajian, juga dapat berperan dalam melaksanakan DRPPA dengan mengangkat isu-isu perempuan.
Untuk menangani kasus kekerasan perempuan dan anak, perlu dibangun mekanisme penanganan di tingkat desa, termasuk perlindungan bagi saksi dan korban, tempat pengaduan, serta kerjasama dengan kepolisian. Koordinasi, sinergi, dan kegiatan lintas sektor di tingkat provinsi juga diperlukan untuk mendukung pengembangan DRPPA.
Selain itu, upaya peningkatan kapasitas perempuan terus dilakukan, seperti pelatihan dalam peningkatan ekonomi melalui industri rumahan, peningkatan kapasitas relawan SAPA, pengembangan fasilitator daerah, dan koordinasi lintas sektor untuk mendukung pelaksanaan DRPPA.
Desa Payung merupakan contoh praktik baik dalam DRPPA, dengan berhasil mencegah perkawinan anak di desa tersebut. Desa Payung memberlakukan sanksi sosial terhadap masyarakat yang melakukan perkawinan anak, seperti tidak menghadiri acara tersebut dan tidak meminjamkan fasilitas desa. Namun, di Desa Gadung masih terjadi kasus perkawinan anak.
Desa Gadung juga berupaya menekan angka perkawinan anak melalui himbauan kepada pemuka agama, pembinaan kepada orang tua dan anak, serta penyuluhan dan edukasi yang dilakukan oleh semua elemen desa, termasuk relawan SAPA.