Walai.id, Jakarta — Maraknya konten deepfake dan scam digital menjadi sorotan utama dalam diskusi bertajuk “Potret Hoaks Setahun Pemerintahan Prabowo Subianto” yang digelar Masyarakat Anti Fitnah Indonesia (Mafindo) di Restoran Lara Jonggrang, Menteng, Jakarta, Rabu, 22/10/2025.
Acara ini dipimpin langsung oleh Ketua Presidium Mafindo, Septiadji Eko Nugroho, serta memaparkan hasil riset Litbang Mafindo bekerja sama dengan Guru Besar LSPR Institute of Communication and Business.
Dalam paparannya, Septiadji menjelaskan bahwa fenomena deepfake — konten hoaks yang dibuat menggunakan teknologi kecerdasan buatan (AI) — telah menjadi ancaman serius bagi ekosistem informasi digital di Indonesia. Tak hanya digunakan untuk kepentingan politik, tetapi juga merambah ranah sosial dan ekonomi.
“Scam dan modus penipuan digital kini semakin kompleks. Banyak masyarakat mengalami kerugian finansial akibat jebakan informasi palsu. Karena itu, dibutuhkan strategi nasional dan kolaborasi lintas sektor untuk menjaga kedaulatan informasi digital Indonesia,” tegas Septiadji.
Berdasarkan hasil riset Mafindo periode 21 Oktober 2024 hingga 19 Oktober 2025, tercatat 1.593 temuan hoaks yang dipetakan berdasarkan tema, saluran penyebaran, tipe narasi, dan penggunaan AI. Laporan itu juga menunjukkan peningkatan tajam pada kasus disinformasi berbasis deepfake, terutama yang berkaitan dengan isu politik dan sosial.
Sementara itu, Guru Besar LSPR, Prof. Dr. Lely Arrianie, M.Si, menekankan bahwa menghadapi fenomena deepfake tidak cukup hanya dengan kemampuan teknis semata.
“Literasi digital harus mencakup kemampuan berpikir kritis dan pemahaman sosial agar masyarakat bisa membaca konteks dari informasi yang beredar,” ujarnya.
Dari sisi penelitian, Loina Lalolo Krina Parangin-angin selaku Komite Litbang Mafindo menyoroti meningkatnya peran AI dalam produksi konten palsu.
“Kami menemukan lonjakan signifikan hoaks berbasis AI, khususnya deepfake, yang sulit dideteksi masyarakat umum. Narasi semacam ini sangat berpotensi merusak kepercayaan publik terhadap lembaga negara dan korporasi besar, termasuk BUMN,” ungkapnya.
Diskusi ini diakhiri dengan seruan bersama agar pemerintah, akademisi, media, dan masyarakat memperkuat ekosistem literasi digital serta memperluas jejaring pengawasan terhadap penyebaran konten berbasis AI yang berpotensi menyesatkan publik.