Walai.id, Jakarta – Pemerintah Indonesia menegaskan komitmennya memperkuat tata kelola dan agenda antikorupsi sebagai bagian dari transformasi menuju visi Indonesia Emas 2045.
Komitmen ini disampaikan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dalam acara The 12th ADB-OECD Anti-Corruption Initiative for Asia and The Pacific (ACI) Regional Conference yang digelar secara virtual, pada Selasa (23/09/2025).
Airlangga menekankan bahwa pemberantasan korupsi menjadi prioritas nasional dan memerlukan partisipasi aktif dari semua pihak, baik pemerintah, swasta, maupun masyarakat.
“Korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga mengikis kepercayaan publik dan menghambat pembangunan ekonomi, terutama melemahkan iklim investasi,” tegasnya.
Sebagai bagian dari reformasi struktural, pemerintah telah menerbitkan PP No. 28 Tahun 2025 yang mencabut PP No. 5 Tahun 2021 untuk memperkuat kerangka Perizinan Berusaha Berbasis Risiko. Aturan baru ini diharapkan memberikan kepastian hukum, memangkas birokrasi, dan menciptakan regulasi yang lebih transparan sehingga dapat meningkatkan iklim usaha dan menarik investasi.
Pemerintah juga terus mempelajari praktik terbaik internasional, termasuk melalui kerja sama dengan ADB dan OECD, guna memperkuat integritas institusi dan tata kelola. Pada Pertemuan Dewan Menteri OECD, 3 Juni 2025 lalu, Indonesia secara resmi mengajukan diri untuk bergabung dalam OECD Convention on Combating Bribery of Foreign Public Officials, sebuah langkah strategis untuk mempercepat agenda reformasi antikorupsi nasional.
“Dengan belajar dari praktik terbaik OECD, kita dapat bersama-sama menciptakan iklim investasi yang lebih menarik, memperkuat transparansi, dan mendukung pertumbuhan berkelanjutan,” ujar Airlangga.
Ia menambahkan, aksesi keanggotaan OECD akan menjadi peta jalan reformasi terstruktur Indonesia sekaligus memperkuat kepercayaan internasional terhadap komitmen Indonesia dalam tata kelola yang baik.
Airlangga menutup sambutannya dengan menyerukan pentingnya kolaborasi dan aksi nyata. “Melalui tindakan berani dan kerja sama erat, kita dapat memajukan agenda antikorupsi yang mendukung transformasi struktural dan memberikan manfaat jangka panjang bagi masyarakat,” pungkasnya.
Acara ini dihadiri oleh perwakilan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), pejabat ADB, OECD, serta mitra internasional lainnya.