Walai.id, Makassar – Pemerintah Kota Makassar tengah berfokus pada upaya percepatan penghapusan kemiskinan ekstrem (P3KE) sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022.
Wakil Wali Kota Makassar, Fatmawati Rusdi, telah mengadakan rapat koordinasi dengan OPD terkait, Camat, dan Lurah di Ruang Sipakatau, pada Senin (19/06/2023).
Pada rapat kedua ini, Fatmawati kembali memanggil OPD terkait, Camat, dan Lurah untuk meminta data terkini mengenai masyarakat miskin di setiap kelurahan. Tujuan langkah awal ini adalah untuk meningkatkan akurasi data.
Fatmawati Rusdi menekankan pentingnya melakukan pendataan awal dan mencari inovasi untuk mengentaskan kemiskinan ekstrem. Dia menginginkan agar dalam rapat anggaran perubahan tahun ini, program-program yang diperlukan untuk membantu masyarakat keluar dari kemiskinan ekstrem dapat dimasukkan.
“Targetnya adalah pada tahun 2024 tidak ada lagi warga yang terdaftar sebagai kemiskinan ekstrem”, katanya.
Kemiskinan ekstrem didefinisikan sebagai memiliki pendapatan di bawah 11 ribu rupiah per hari.
Fatmawati juga mengajak seluruh OPD terkait untuk melakukan koordinasi yang baik dengan Camat dan Lurah dalam memberikan pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan keterampilan dan menggerakkan perekonomian masyarakat.
Noptiadi, Kabid Sosial Budaya dan Pemerintahan Umum Bappeda Makassar, menambahkan bahwa berdasarkan data dari Kemenko PMK, terdapat sekitar 16 ribu kepala keluarga di Kota Makassar yang menjadi fokus dalam upaya pengentasan kemiskinan ekstrem. Data ini akan digunakan oleh pihak kelurahan untuk melakukan verifikasi.
Wilayah yang paling dominan dalam hal kemiskinan ekstrem terdapat di Kecamatan Tallo dan Makassar.
Hal ini berkaitan dengan akses layanan publik, seperti akses ke Puskesmas dan sejenisnya. Noptiadi menargetkan bahwa pendapatan warga yang terdaftar sebagai kemiskinan ekstrem pada tahun ini dapat meningkat menjadi 28 ribu rupiah per hari melalui program-program yang disediakan oleh OPD terkait.