Walai.id, Jakarta – Dalam rapat kerja dengan Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Mu’ti menegaskan arah kebijakan pendidikan nasional sejalan dengan visi besar “Indonesia Emas 2045”.
Ia menekankan pentingnya pemerataan akses dan kualitas pendidikan dasar dan menengah di seluruh Indonesia.
Rencana Strategis Kemendikdasmen 2025–2029 disusun untuk mendukung pembangunan sumber daya manusia unggul, sebagai pilar utama menuju Indonesia yang berdaulat, maju, dan berkelanjutan.
Mu’ti memaparkan sejumlah fokus kebijakan, termasuk percepatan program wajib belajar 13 tahun, peningkatan kualitas guru, pembelajaran yang adaptif, hingga penguatan pendidikan vokasi dan karakter bangsa melalui pelestarian bahasa dan budaya.
“Kami mendukung agenda Ketahanan Sosial Budaya dan Ekologi, salah satunya melalui pengembangan bahasa dan sastra,” jelas Mu’ti dalam pernyataannya di Gedung DPR, pada Kamis, 10/7/2025.
Kemendikdasmen pada Tahun Anggaran 2026 mendapat pagu indikatif sebesar Rp33,65 triliun. Dana ini dialokasikan untuk operasional kementerian, Program Indonesia Pintar (PIP), tunjangan guru non-ASN, revitalisasi sekolah, serta dana dari BLU dan PNBP.
Selain itu, Mu’ti menyampaikan usulan tambahan anggaran sebesar Rp67,67 triliun untuk mendukung program prioritas, termasuk wajib belajar 13 tahun, pembukaan UPT baru di Papua, pembangunan sekolah di Tawau, Malaysia, dan penataan gedung akibat restrukturisasi Kementerian.
“Kebutuhan ini sudah kami sampaikan dalam RDP tanggal 7 Juli 2025,” ujar Mu’ti.
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyatakan persetujuan penuh atas usulan tersebut. “Komisi X menyetujui tambahan pagu RAPBN 2026 sebesar Rp67,67 triliun dan Rp3,43 miliar,” ungkapnya.
Pemerintah berharap, pendidikan bukan sekadar program, tapi menjadi fondasi masa depan Indonesia yang inklusif, adaptif, dan unggul.