Walai.id, Maros — Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros menyampaikan pernyataan sikap atas situasi sosial, hukum, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Maros yang dinilai perlu mendapat perhatian serius.
Dalam rilis resminya, HMI menyuarakan kekhawatiran terhadap meningkatnya tindak kriminal, lemahnya respons aparat penegak hukum, serta dugaan penyalahgunaan anggaran desa.
“Maros saat ini menghadapi tantangan serius, baik dalam hal keamanan masyarakat maupun dalam menjaga integritas sistem hukum,” ujar Ketua Umum HMI Cabang Butta Salewangang Maros, Muhammad Taufiq Hidayat, Kamis, 5/6/2025.
Dalam pernyataannya, HMI menyoroti kejahatan jalanan yang diklaim semakin meningkat di berbagai wilayah di Kabupaten Maros, serta mempertanyakan efektivitas langkah preventif dari pihak kepolisian.
Mereka merujuk pada Pasal 30 ayat (4) UUD 1945 yang menegaskan peran Kepolisian dalam menjaga ketertiban dan keamanan.
Selain itu, HMI menyoroti kegiatan “Penyuluhan Hukum” yang diselenggarakan pada 19–21 Mei 2025 di Hotel Gammara, Makassar. Kegiatan tersebut digelar oleh Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) bekerja sama dengan instansi terkait.
Menurut HMI, kegiatan ini menggunakan dana desa dengan biaya sebesar Rp4,5 juta per peserta dari sekitar 80 desa. Mereka mempertanyakan serta manfaat konkret dari kegiatan tersebut bagi masyarakat desa.
“Ini bentuk pemborosan anggaran desa yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat,” ungkap Ketua Badko HMI Sulsel, Miftahul Chair.
Dalam kesempatan itu, HMI juga mengangkat isu lemahnya pengawasan terhadap sektor ekonomi, terutama yang berkaitan dengan dugaan aktivitas tambang ilegal, distribusi rokok ilegal, dan penimbunan BBM bersubsidi. Mereka mendorong adanya penertiban dan penegakan hukum yang lebih tegas di sektor-sektor tersebut.
Berikut beberapa tuntutan resmi yang disampaikan oleh HMI:
- Mendesak Polres Maros menjalankan tugas secara profesional dan bertanggung jawab untuk menjamin keamanan masyarakat.
- Membentuk tim khusus guna mengatasi kejahatan jalanan secara sistematis.
- Memberikan klarifikasi terbuka terkait pelibatan institusi Polres Maros dalam kegiatan penyuluhan hukum bersama APDESI Maros.
- Menertibkan praktik usaha ilegal, termasuk pertambangan tanpa izin serta distribusi BBM dan rokok ilegal.
Terkait aksi demonstrasi yang dilakukan HMI di depan Kantor Kepolisian Resor Maros, sempat terjadi ketegangan. HMI menyebut ada insiden pemukulan yang diduga dilakukan oleh oknum aparat terhadap salah satu kader. Namun demikian, hingga saat ini belum ada pernyataan resmi dari pihak kepolisian mengenai peristiwa tersebut.
“Jika tuntutan ini tidak ditanggapi secara serius, kami mendorong adanya evaluasi terhadap Kapolres Maros,” ujar Hasruli, koordinator lapangan aksi tersebut.
HMI menegaskan komitmennya untuk terus mengawal isu-isu yang berkaitan dengan keadilan sosial dan penegakan hukum secara damai dan konstitusional.