Walai.id, Maros – Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Butta Salewangang Maros menyampaikan keprihatinan atas sejumlah persoalan yang mereka nilai mencerminkan darurat hukum dan menurunnya kepercayaan terhadap aparat penegak hukum di Kabupaten Maros.
Pernyataan ini disampaikan melalui siaran pers resmi organisasi, menyusul kekhawatiran terhadap dinamika hukum, sosial, dan tata kelola pemerintahan di Kabupaten Maros tersebut.
Dalam pernyataan tersebut, HMI Maros menyoroti maraknya kasus kejahatan jalanan yang dianggap belum tertangani secara maksimal, serta mengangkat isu dugaan penyimpangan dalam penggunaan dana desa yang berkaitan dengan kegiatan penyuluhan hukum.
HMI juga menyampaikan keberatan atas insiden yang dialami salah satu kadernya, Miftahul Chair, yang diduga menjadi korban kekerasan fisik usai mengkritisi kegiatan penyuluhan hukum tersebut.
Insiden itu disebut terjadi setelah Miftahul menyampaikan pendapatnya secara terbuka terkait kegiatan yang berlangsung di Hotel Gammara Makassar pada 19–21 Mei 2025.
“Kami menilai kejadian yang menimpa saudara Miftahul sebagai bentuk pembungkaman terhadap kebebasan berpendapat, jika memang benar dilakukan oleh oknum aparat,” ujar Hasruli, Ketua Bidang HAM dan Lingkungan Hidup HMI Cabang Butta Salewangang Maros, Kamis, 5/6/2025.
HMI menyatakan bahwa tindakan kekerasan tersebut merupakan bagian dari pola represif yang semakin sering terjadi terhadap elemen sipil yang bersuara kritis terhadap kekuasaan.
Di samping itu, HMI turut mengkritisi pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum yang dibiayai melalui anggaran desa. Kegiatan yang melibatkan empat peserta dari masing-masing desa dengan biaya registrasi per orang dari sekitar 80 desa tersebut dinilai tidak berdampak signifikan bagi masyarakat desa.
Organisasi mahasiswa ini menyatakan kekhawatirannya terhadap potensi ketidaksesuaian penggunaan dana desa, dan mendorong adanya audit serta klarifikasi terbuka dari pihak terkait.
Sebagai bagian dari pernyataan sikap, HMI Cabang Maros menyampaikan sejumlah tuntutan:
- Mendorong Polres Maros untuk memperkuat upaya penegakan hukum dan menjamin rasa aman di masyarakat.
- Mengusulkan pembentukan tim khusus untuk menangani kasus kejahatan jalanan secara komprehensif.
- Meminta klarifikasi terbuka mengenai dugaan keterlibatan aparat dalam kegiatan penyuluhan hukum bersama APDESI.
- Mendorong penertiban aktivitas usaha ilegal, seperti pertambangan tanpa izin, distribusi rokok ilegal, dan dugaan penimbunan bahan bakar bersubsidi.
- Mendesak pengusutan tuntas terhadap insiden yang menimpa kader HMI, dengan tetap menjunjung proses hukum yang adil dan transparan.
Sebagai bentuk ultimatum, HMI menyatakan bahwa jika tuntutan tersebut tidak dipenuhi, maka Kapolres Maros sepatutnya dicopot dari jabatannya.
Pernyataan sikap ini menegaskan bahwa mahasiswa tidak akan tinggal diam melihat pembiaran hukum dan kekerasan terhadap warganya.
HMI menyatakan siap menggalang aksi lebih besar untuk menuntut keadilan dan membela masyarakat Maros dari segala bentuk penindasan dan ketidakadilan.