Walai.id, Jakarta – Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) bersama Kementerian Kesehatan dan BPJS Kesehatan resmi meluncurkan Presidium Kaukus Kesehatan sekaligus menyelenggarakan High Level Meeting Koalisi Bersama (Kobar) Lawan Dengue.
Sebagai wujud nyata komitmen lintas fraksi dan lintas komisi dalam mendukung agenda kesehatan nasional, khususnya penanggulangan Demam Berdarah Dengue (DBD), Acara berlangsung di Gedung DPR RI, Jakarta, pada Senin (26/5).
Wakil Menteri Kesehatan, Prof. Dante Saksono Harbuwono, mengingatkan pentingnya kewaspadaan terhadap nyamuk sebagai vektor utama penyakit yang menyebabkan jutaan kematian tiap tahun.
“Bukan hewan buas, melainkan nyamuk yang menjadi penyebab kematian terbanyak. Gigitan nyamuk, meskipun tampak sepele, bertanggung jawab atas jutaan kematian setiap tahunnya,” kata Prof. Dante.
Menurutnya, dengue masih menjadi ancaman global dengan lebih dari 3,9 miliar orang di dunia berisiko terinfeksi. Indonesia termasuk negara dengan kasus DBD tertinggi, bersama Brasil, Kolombia, Meksiko, Peru, dan Vietnam. Pada 2024, Indonesia mencatat puncak kasus dengan lebih dari 1.400 kematian akibat dengue.
Pemerintah menargetkan zero dengue death pada 2030 melalui kolaborasi berbagai pihak. Berbagai program telah dijalankan, seperti satu rumah satu juru pemantau jentik (jumantik), fogging, inovasi nyamuk Wolbachia, dan pengembangan vaksin dengue.
Namun, Prof. Dante menegaskan bahwa upaya ini tidak akan berhasil tanpa dukungan lintas sektor, termasuk DPR RI dan masyarakat luas.
Wakil Ketua DPR RI, Cucun Ahmad Syamsurijal, menyambut baik pembentukan Presidium Kaukus Kesehatan sebagai ruang strategis lintas komisi dan fraksi untuk menjembatani kepentingan publik dalam pembangunan sistem kesehatan nasional.
“DPR RI, khususnya melalui Komisi IX, akan terus mengadvokasi isu kesehatan secara lintas fraksi dan mendukung kebijakan Kementerian Kesehatan, terutama dalam penguatan layanan primer dan deteksi dini penyakit menular,” ujar Cucun.
Anggota Komisi IX DPR RI, Edy Wuryanto, menambahkan bahwa dengue tetap menjadi persoalan serius dengan tren peningkatan kasus setiap tahun. Data Kemenkes per Mei 2025 mencatat lebih dari 56.000 kasus DBD dan 250 kematian.
Edy menegaskan pentingnya penguatan strategi penanggulangan, edukasi, dan peningkatan layanan kesehatan dasar. DPR RI siap menjadi penghubung aspirasi rakyat dengan kebijakan kesehatan.
“Politik kesehatan sangat diperlukan untuk mendorong pendanaan, edukasi, serta penguatan vaksinasi dan sistem data terintegrasi,” kata Edy.
Ia juga mengapresiasi inovasi Kemenkes pasca pandemi, namun berharap dengue mendapat prioritas dalam program dan anggaran yang lebih konkret. Strategi nasional pengendalian dengue harus diwujudkan dalam aksi nyata, termasuk pengendalian vektor, deteksi dini, pengobatan, serta pemanfaatan teknologi seperti Wolbachia dan insektisida ramah lingkungan.
Gerakan 3M Plus (menguras, menutup, mendaur ulang, dan upaya tambahan lainnya) harus digalakkan secara masif oleh semua pihak, termasuk DPR.
Dengan sinergi pemerintah pusat, daerah, dan kolaborasi masyarakat sipil, pembentukan Presidium Kaukus Kesehatan dan Kobar Lawan Dengue diharapkan menjadi tonggak penting dalam eliminasi dengue dan transformasi sistem kesehatan nasional menuju arah yang lebih responsif dan preventif.