Walai.id, Jakarta – Pemerintah terus mematangkan rencana penyelenggaraan program Sekolah Rakyat yang dijadwalkan mulai pada tahun ajaran 2025-2026. Dalam rapat yang dipimpin oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 10 Maret 2025, di Istana Merdeka, Jakarta.
Jajaran Menteri Kabinet Merah Putih membahas berbagai aspek penting terkait program ini, termasuk penentuan lokasi, pengembangan kurikulum, sarana-prasarana, serta mekanisme penerimaan siswa.
Menteri Sosial, Saifullah Yusuf (Gus Ipul), melaporkan bahwa hingga saat ini sudah terdapat 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat.
“Hingga hari ini, sudah ada 53 lokasi yang siap untuk menjalankan program Sekolah Rakyat. Namun, jumlah ini akan terus berkembang karena dalam 2-3 hari ke depan kami akan melakukan koordinasi dengan gubernur, bupati, dan wali kota terkait persiapan yang terus kami lakukan secara paralel,” ujarnya dalam keterangan pers usai rapat.
Menurut Gus Ipul, Presiden Prabowo meminta agar program ini dimatangkan secara menyeluruh dan dapat mencakup sebanyak mungkin daerah. ‘
“Presiden meminta agar rencana yang telah disusun terus diperkaya dan dilanjutkan, serta berupaya agar sebanyak mungkin daerah dapat berpartisipasi dalam program ini pada kesempatan pertama,” tambahnya.
Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Amalia Adininggar Widyasanti, menegaskan bahwa penerimaan siswa akan menggunakan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN), yang terutama akan difokuskan pada kelompok Desil 1 dan Desil 2 kelompok masyarakat yang memiliki kondisi ekonomi paling rentan. Ia juga menyebutkan bahwa sebagian besar dari 53 lokasi yang telah dipilih berada di daerah-daerah yang membutuhkan sekolah dan memiliki jumlah masyarakat kurang mampu yang tinggi.
“Program ini telah disesuaikan dengan data yang ada di BPS,” ungkap Amalia.
Gus Ipul menambahkan bahwa penyelenggaraan Sekolah Rakyat tidak hanya berfokus pada kurikulum, tetapi juga memastikan kesiapan infrastruktur yang memadai. Sekolah-sekolah yang dipilih harus memenuhi syarat kelayakan, antara lain ketersediaan asrama, ruang kelas, tempat ibadah, kantin, dan fasilitas olahraga.
“Sekolah-sekolah yang kami pilih telah memenuhi syarat yang diperlukan, seperti adanya fasilitas untuk sekolah, asrama, tempat ibadah, kantin, serta fasilitas olahraga dan lainnya yang dibutuhkan,” jelasnya.
Lokasi Sekolah Rakyat juga tersebar di berbagai wilayah di Indonesia, termasuk Jawa Timur, Jawa Barat, Jawa Tengah, Nusa Tenggara Timur (NTT), Kalimantan, dan Papua. Dua perguruan tinggi, yaitu Universitas Brawijaya Malang dan Universitas Negeri Surabaya (UNESA), juga telah menyatakan komitmen untuk mendukung penyelenggaraan program ini.
Pemerintah juga terus melakukan konsolidasi terkait kebutuhan anggaran untuk pembangunan dan renovasi fasilitas Sekolah Rakyat.
“Presiden meminta kami untuk terus melakukan konsolidasi, sekuat tenaga dan dengan segala kemampuan yang ada. Program ini merupakan bagian dari upaya memuliakan keluarga miskin dan mendukung kebangkitan wong cilik menuju Indonesia Emas pada 2045,” kata Gus Ipul.
Saat ini, berbagai tim dari kementerian terkait tengah membahas aspek-aspek penting dari program ini, mulai dari kurikulum, rekrutmen tenaga pengajar, sarana-prasarana, pengawasan, hingga tata kelola. Gus Ipul juga menegaskan bahwa dalam beberapa minggu ke depan, pemerintah akan mengumumkan skema yang lebih jelas terkait jumlah siswa per sekolah dan alokasi anggaran.
“Insyaallah dalam waktu 1-2 minggu ke depan, gambaran program ini akan semakin jelas,” ujar Gus Ipul.
Dengan adanya program Sekolah Rakyat, pemerintah berharap dapat memberikan akses pendidikan berkualitas bagi masyarakat kurang mampu, sekaligus menjadi langkah strategis dalam mewujudkan visi Indonesia Emas 2045.