Walai.id, Makassar – Kepala Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN), Laksana Tri Handoko, mengunjungi Kawasan Kerja Bersama (KKB) BRIN Makassar untuk bertemu dengan para peneliti pada Rabu, 6/11/2024.
Dalam pertemuan ini, Handoko memaparkan rencana untuk memusatkan seluruh peneliti di Indonesia agar berkantor di Jakarta dan sekitarnya.
Rencana sentralisasi tersebut, yang bertujuan untuk meningkatkan koordinasi riset nasional, segera menuai protes dari para peneliti di berbagai wilayah, termasuk sekitar 300 peneliti yang berkantor di Makassar.
Seorang peneliti yang enggan disebutkan namanya menyatakan kekhawatirannya terhadap rencana ini.
“Sentralisasi penelitian ini berpotensi mematikan riset-riset di daerah. Selama di BRIN, banyak kantor riset di daerah yang sudah tutup karena kebijakan pimpinan,” ujarnya.
Peneliti tersebut juga mengungkapkan kesulitan terkait pendanaan riset yang dianggap semakin sulit diperoleh sejak BRIN berdiri, berbeda saat mereka masih berada di bawah kementerian.
“Banyak penelitian unggulan harus dihentikan karena pendanaan yang tak kunjung cair. Bahkan, beberapa peneliti menggunakan dana pribadi untuk melanjutkan riset mereka,” lanjutnya.
Keluhan serupa disampaikan oleh peneliti lain yang hadir. “Selain masalah pendanaan, kebijakan BRIN sering kali menghambat, seperti pembatasan lokasi dan tema penelitian, serta komponen biaya riset yang sulit diakomodasi. Standar biaya masukan (SBM) BRIN berbeda dengan SBM Kementerian Keuangan, yang merugikan peneliti,” kata peneliti lainnya.
Para peneliti juga merasa bahwa kebijakan yang dinilai tidak mendukung riset di daerah ini bermula dari keputusan yang diambil oleh Kepala BRIN.
“Seperti kata pepatah, ‘ikan busuk mulai dari kepala,'” ucap seorang peneliti, mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto saat pelantikannya.
“Sepertinya, permasalahan utama riset di Indonesia ada pada kepemimpinan. Kami berharap Presiden Prabowo segera mengevaluasi posisi Kepala BRIN agar riset di Indonesia bisa lebih maju,” tambahnya.
Para peneliti di Makassar berharap adanya perubahan kebijakan yang lebih mendukung perkembangan riset di daerah serta solusi bagi masalah pendanaan dan kebijakan riset di BRIN yang mereka hadapi saat ini.