News  

Kemenperin Perjuangkan Kepentingan Industri Manufaktur Indonesia

Walai.id, Jakarta – Kementerian Perindustrian bertekad untuk terus memperjuangkan kebutuhan pelaku industri manufaktur di Indonesia agar dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing, Kamis 11/7/2024.

Hal ini memerlukan kebijakan strategis untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif.

“Pada prinsipnya, kami aktif melakukan berbagai upaya untuk mendukung industri manufaktur nasional, khususnya untuk meningkatkan nilai tambah dan daya saing produk-produk manufaktur dalam negeri,” kata Menteri Perindustrian Agus Gumiwang Kartasasmita di Jakarta, Selasa pada (9/7).

Menperin menjelaskan, saat ini industri manufaktur menghadapi berbagai tantangan, baik dari kondisi domestik maupun global. 

“Contohnya adalah perubahan regulasi yang berkali-kali, seperti terbitnya Permendag 8/2024. Perubahan-perubahan tersebut membuat bingung pelaku industri dalam negeri,” tuturnya.

Banyak asosiasi dan pelaku industri yang telah menyampaikan secara resmi kepada Menperin bahwa isi Permendag 8/2024 dianggap dapat “mematikan” industri dalam negeri. 

Baca Juga :  Mendag Zulkifli Hasan Siapkan Strategi Atasi Hambatan Perdagangan Global

“Karena melalui pemberlakuan aturan itu, industri dalam negeri akan sangat kesulitan menghadapi gempuran barang-barang impor yang harganya sangat murah. Ini membawa dampak banyak perusahaan yang tutup dan melakukan PHK,” imbuhnya.

Namun demikian, beberapa waktu lalu, Presiden Joko Widodo telah menggelar rapat terbatas untuk mencari solusi di tengah jeritan industri dalam negeri. 

“Alhamdulillah, dalam ratas tersebut, upaya yang kami perjuangkan telah disetujui oleh Bapak Presiden. Misalnya, penetapan BMDTP dan BMAD, tentunya untuk melindungi industri dalam negeri,” ujar Menperin.

Agus menambahkan, pada ratas tersebut, dirinya juga telah mengusulkan kepada Presiden agar dapat memberlakukan kembali Permendag 36/2023. “Bapak Presiden mengatakan untuk segera dikaji. Karena menurut pandangan kami, Permendag 36/2023 itu merupakan yang paling ideal,” tegasnya.

Baca Juga :  Kunjungan Kenegaraan Presiden Joko Widodo ke PEA: Fokus pada Kerja Sama Strategis

Kemenperin juga gencar memperjuangkan penerapan Harga Gas Bumi Tertentu (HGBT) untuk sektor industri agar terus dilanjutkan dan semakin luas penerima manfaatnya. 

“Ini perjuangan yang sangat berat, karena menghadapi kekuatan sangat besar yang membendung atau tidak ingin menyukseskan program HGBT. Tetapi kami di Kemenperin tidak akan pernah menyerah,” tandasnya.

Agus bersyukur, pada ratas tersebut, Presiden tidak hanya menyetujui kelanjutan program HGBT, tetapi juga perlu pengkajian lebih mendalam mengenai penambahan sektor-sektor yang akan menerima program HGBT. 

“Selain itu, kami sedang mengusulkan RPP Gas Bumi untuk Kebutuhan Dalam Negeri. Selama ini kami terus berjuang untuk program HGBT sektor industri. Alhamdulillah, Bapak Presiden juga menyetujui penyusunan RPP tersebut,” paparnya.