Walai.id, Jakarta – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, Pemerintah Indonesia terus berkomitmen untuk mengintegrasikan kegiatan pemberdayaan ekonomi dengan keuangan inklusif, Jumat 15/12/2023.
Hal ini diwujudkan melalui Program Peternakan Rakyat yang fokus pada sektor agrikultur, khususnya petani, peternak, dan nelayan.
Peningkatan inklusi keuangan, termasuk akses terhadap pembiayaan dan literasi keuangan, menjadi salah satu langkah strategis menuju tingkat inklusi keuangan sebesar 90% pada tahun 2024.
Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan, Ferry Irawan, yang juga menjabat sebagai Ketua Sekretariat Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI), menyatakan komitmen Pemerintah dalam mengembangkan literasi keuangan dan keterampilan wirausaha, terutama bagi para peternak, paparnya dalam FGD Pemberdayaan Akses Keuangan dengan Skema Closedloop pada Klaster Peternakan Rakyat di Kota Bogor, Selasa (12/12).
Upaya ini diharapkan dapat menjadi bagian dari transformasi ekonomi yang inklusif dan produktif, dengan peningkatan transfer pengetahuan, teknologi, dan pendampingan kemitraan.
Selain itu, Pemerintah bermitra dengan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) untuk mengakselerasi klaster peternakan rakyat. Optimalisasi hasil produksi ditingkatkan melalui manajemen pasokan dan permintaan yang baik, penyederhanaan penyaluran subsidi, serta dorongan terhadap regenerasi dengan melibatkan peternak milenial.
Peningkatan pembiayaan bagi kelompok peternak juga menjadi fokus Pemerintah melalui program Kredit Usaha Rakyat (KUR) dengan bunga yang relatif rendah.
Digitalisasi dianggap sebagai opsi baru yang dapat meningkatkan inklusi keuangan dan aktivitas ekonomi secara menyeluruh.
Oleh karena itu, akselerasi keuangan digital dianggap sebagai strategi penting dalam pengembangan peternak rakyat.
Kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Anggota Komisi IV DPR RI Ravindra Airlangga, Asisten Deputi Keuangan Inklusif dan Keuangan Syariah Kemenko Perekonomian Erdiriyo, Sekjen Majelis Dakwah Islamiyah, serta perwakilan dari beberapa BUMN dan lembaga keuangan lainnya.