News  

Wamenkominfo: Diperlukan Kebijakan AI pada Tingkat yang Praktis

Walai.id, Tokyo – Kemajuan pesat dalam teknologi Kecerdasan Buatan (AI) telah memberikan dampak positif yang signifikan pada perkembangan ilmu pengetahuan. 

Namun, AI juga memiliki potensi risiko yang perlu dikelola dengan bijak agar tidak berdampak negatif pada manusia.

Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika, Nezar Patria, menyatakan bahwa untuk menghadapi perkembangan AI, diperlukan kebijakan yang mendukung, seperti moderasi konten, kesetimbangan, non-diskriminasi, dan peningkatan literasi digital. 

Nezar Patria juga mencatat bahwa AI membawa risiko seperti pelanggaran privasi dan penyalahgunaan kekayaan intelektual yang harus diatasi dengan hati-hati.

Hal itu disampaikan Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria dalam sesi Global AI Governance and Generative AI – Contribution to Hiroshima AI Process, Internet Governance Forum (IGF) 2023 di Kyoto, Jepang, Senin (09/10/2023).

Baca Juga :  Menhut Dukung Deregulasi Impor Produk Kehutanan untuk Dorong Investasi dan Lapangan Kerja

Selain itu, Wamenkominfo menekankan bahwa Indonesia memahami pentingnya penanganan dan mitigasi risiko AI, baik dari perspektif kebijakan maupun praktis. Sejak tahun 2020, Indonesia telah memulai pengembangan ekosistem pemerintahan berbasis AI melalui berbagai kebijakan nasional, seperti Dokumen Strategi Nasional Kecerdasan Artifisial Republik Indonesia 2020-2045, Standar Pengembangan Lini Bisnis Pemrograman Berbasis AI, dan UU Pelindungan Data Pribadi (UU PDP) yang mengakomodasi pemrosesan data kompleks.

Wamen Nezar Patria juga mengapresiasi Pemerintah Jepang atas kepeduliannya terhadap isu AI, termasuk dukungan terhadap G20 AI Principles saat Presidensi Jepang dalam KTT G20 beberapa tahun lalu. 

Dia juga memberikan apresiasi atas upaya Jepang dalam G7 Hiroshima Summit untuk melibatkan berbagai pemangku kepentingan di luar anggota G7.

Baca Juga :  TOD sebagai Strategi Utama Percepatan Pembangunan Kota Layak Huni dan Ekonomi Inklusif

Dalam panel diskusi tersebut, Perdana Menteri Jepang, Kishida Fumio, menekankan pentingnya menciptakan keseimbangan antara pengembangan AI dan regulasi yang mengaturnya. Dia menyatakan bahwa dalam konteks AI, perlu ada keseimbangan antara promosi dan penegakan regulasi agar AI dapat memberikan manfaat yang luas sambil mengurangi risiko negatifnya.

Selain itu, Vinton G. Cerf, yang dikenal sebagai Bapak Internet Dunia, juga menyuarakan kekhawatirannya terhadap teknologi AI berdasarkan pengalamannya sebagai seorang programmer. Dia mengingatkan bahwa semakin kita bergantung pada teknologi, semakin besar risikonya. Cerf menggarisbawahi pentingnya memperhatikan sumber materi yang digunakan oleh AI dalam proses pembelajaran mesin.

Secara keseluruhan, diskusi tersebut mengingatkan tentang pentingnya kebijakan AI yang bijaksana dan keseimbangan antara pengembangan teknologi AI dan regulasi yang mengaturnya.

Tinggalkan Balasan