Walai.id, Nasional – Pembahasan mengenai tiga isu prioritas dari Kelompok Kerja Ekonomi Digital (DEWG) di bawah Kepresidenan G20 India memasuki hari terakhir, 18/08/2023.
Perundingan mengenai masing-masing isu menunjukkan dinamika yang beragam karena terdapat perbedaan pandangan di antara negara-negara anggota G20.
Dalam isu prioritas pertama, yaitu Infrastruktur Publik Digital (Digital Public Infrastructure/DPI), Delegasi Republik Indonesia menekankan pentingnya memberikan ruang fleksibilitas kepada seluruh anggota G20. Hal ini diperlukan untuk mendukung pengembangan konsep dan kerangka kerja DPI sesuai dengan kebutuhan unik dari setiap negara.
“Kami ingin menggarisbawahi beberapa hal terkait DPI. Pertama, kami percaya bahwa konsep DPI yang diajukan oleh Presidensi India harus memiliki fleksibilitas yang memadai untuk semua negara anggota G20. Kami berharap bahwa usulan ini akan diterima, sehingga DPI dapat diadopsi oleh setiap negara anggota sesuai dengan keperluannya, sambil tetap memungkinkan pengembangan yang sesuai dengan konteks masing-masing negara,” kata Ketua DELRI, Sekretaris Jenderal Kementerian Komunikasi dan Informatika, Mira Tayyiba, dalam Pertemuan Keempat DEWG di Taj West End, Bengaluru, India, pada Kamis (17/8).
Selanjutnya, Mira Tayyiba menekankan bahwa DPI harus dibedakan dalam konteks DPI domestik dan DPI lintas batas negara (cross-border).
“Kami menganggap perlu memisahkan antara DPI yang berlaku dalam batas domestik dengan DPI yang bersifat lintas batas negara. Kami berpendapat bahwa, saat ini, negara-negara anggota G20 seharusnya lebih fokus pada aspek domestik di wilayah masing-masing, mengingat adanya perbedaan regulasi di antara negara-negara tersebut. Sebagai contoh, dalam konteks Indonesia, kami telah mengesahkan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi pada tahun lalu,” paparnya.
Sekretaris Jenderal Kementerian Kominfo menyoroti bahwa isu lintas batas dalam kerangka DPI mungkin akan menjadi topik pembahasan jangka panjang mengingat belum semua negara anggota mengadopsi konsep DPI.
Adapun isu prioritas kedua berkaitan dengan Keamanan Siber di sektor Ekonomi Digital, yang merupakan kelanjutan dari fokus Presidensi G20 Indonesia tahun sebelumnya terhadap aspek keamanan dan keselamatan, termasuk privasi dan perlindungan data.
Mengenai isu prioritas ketiga, yaitu kesiapan digital untuk angkatan kerja, DELRI memberikan tanggapan positif terhadap usulan Presidensi G20 India untuk melakukan perbandingan antara negara-negara anggota.
“Oleh karena itu, mereka mendorong negara-negara anggota G20 untuk mengidentifikasi dan membandingkan keterampilan dan kompetensi digital antarnegara ketika ada dua negara yang ingin menjalin kerja sama. Kami dengan senang hati menyambut usulan ini,” tambah Mira Tayyiba.
Ketua DELRI, Mira Tayyiba, secara keseluruhan menilai bahwa pembahasan mengenai isu-isu prioritas ini telah mengalami penyempurnaan. Ini terjadi karena terdapat berbagai pandangan yang mungkin memiliki misi yang berbeda-beda, terkait dengan konteks masing-masing negara.
“Namun, kami belum dapat mengungkapkan posisi kami secara rinci karena kita masih dalam tahap negosiasi dengan dinamika perundingan yang cukup intens,” tegasnya.
Berdasarkan pengalaman dari Pertemuan Keempat DEWG di bawah Kepresidenan G20 Indonesia tahun sebelumnya, pembahasan mengenai kondisi geopolitik sering kali diwarnai dengan perdebatan sengit. Hal ini diyakini akan berulang pada pertemuan kali ini.
Pertemuan hari ini telah mencapai kesepakatan atas dokumen akhir yang akan diadopsi dan dibacakan dalam Pertemuan Tingkat Menteri G20 di Bidang Ekonomi Digital pada tanggal 19 Agustus 2023.