Walai.id, Nasional – Presiden Joko Widodo meminta Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo mengubah ketentuan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 10 Tahun 2022 tentang Pupuk Bersubsidi.
Dalam beleid itu, pupuk bersubsidi diubah dari 6 menjadi 2 jenis, yakni urea dan nitrogen, fosfor, dan kalium (NPK).
“Bapak Presiden hari ini menegaskan bahwa pupuk organik harus masuk kembali dan Menteri Pertanian segera harus mengubah PP (Permentan) Nomor 10 itu setelah sebuah proses-proses yang harus dilakukan secara cepat,” ujar Mentan yang dikutip melalui siaran pers usai mengikuti rapat terbatas (ratas) yang dipimpin oleh Presiden Jokowi, di Istana Merdeka, Jakarta, pada Kamis (27/4/2023).
Presiden menegaskan, penyediaan pupuk, terutama pupuk gabah yang strategis, sangat penting untuk menjamin keamanan dan kualitas komoditas pangan. Penggunaan pupuk organik tidak hanya meningkatkan produktivitas pertanian di Indonesia tetapi juga menjaga kesuburan tanah.
“Pupuk itu yang pertama adalah kesuburan tanah dan pupuk itu sekaligus adalah pengisian dari buah dan tentu hasil. Oleh karena itu, kebijakan pupuk harus ditata lebih efektif, lebih maksimal dengan tentu menggunakan berbagai instrumen-instrumen yang lebih terbaharukan, tidak hanya dengan cara-cara yang kemarin,” ujar Mentan.
Selain itu, Presiden meminta Menteri Pertanian meningkatkan produktivitas produsen pupuk organik, khususnya usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).
“Insyaallah tadi ada dua pupuk organik secara tersentral, artinya semua produsen-produsen pupuk yang ada dalam masyarakat dalam bentuk UMKM dan lain-lain harus dihidupkan kembali,” ujar Syahrul.
Kepala negara juga memerintahkan Menteri Pertanian untuk membuat percontohan berbasis masyarakat atau asosiasi serta memperbanyak penelitian dan pelatihan pengembangan pupuk organik.
“Dalam waktu yang sangat singkat saya akan melakukan komunikasi dengan berbagai asosiasi dan pemerhati pertanian, para pakar pertanian untuk merumuskan ini, bagaimana pupuk organik menjadi penting,” tandas Mentan.