Walai.id, Papua – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy melakukan kunjungan kerja ke Kabupaten Keroom, Provinsi Papua, Kamis (9/9). Daerah tersebut merupakan wilayah tapal batas negeri antara Indonesia dengan Papua Nugini.
Pada kunjungan kerja itu, Menko PMK memastikan bantuan sosial (bansos) yang diberikan pemerintah pusat diterima dengan baik oleh masyarakat hingga ke perbatasan. Hal tersebut dalam rangka upaya pemerataan yang dapat menjangkau seluruh wilayah Indonesia.
“Saya ditemani Bapak Bupati, Pak Kapolsek, Pak Sekda melakukan uji petik di wilayah Papua khususnya Kabupaten Keroom untuk mengetahui distribusi dan mata rantai bantuan-bantuan sosial yang ada di lapangan,” ujar Menko PMK.
Ia menyebut berdasarkan hasil pantauan dan laporan bahwa penyaluran bansos, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Bantuan Sosial Tunai (BST) sudah mencapai di atas 90%. Akan tetapi, untuk dana desa masih relatif rendah di bawah 70%.
Sedangkan, pemanfaatan Kartu Sembako dan PKH diketahui sudah cukup memadai. Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dapat menukarkan manfaat dari program bansos itu dengan membeli kebutuhan pokok di e-warong yang tersedia.
“Penyaluran sudah sangat bagus, hanya saya imbau kepada KPM terutama laki-laki jangan dipakai buat beli rokok karena di sini penyandang ISPA tinggi dan salah satu penyebabnya adalah rokok. Jangan sampai bansos dipakai untuk beli rokok,” tegasnya.
Selain mengecek bansos, Menko PMK juga meninjau rumah-rumah warga di beberapa distrik yang ada di Kabupaten Keroom. Banyak rumah yang bangunannya tidak layak huni dan perlu dibantu sehingga nanti akan dikoordinasikan dengan Kementerian PUPR, Kemensos, dan pemerintah daerah.
“Tadi saya sudah bicara dengan Pak Bupati, pembangunan di Keroom ini sudah cukup baik tapi hanya perlu dipercepat. Termasuk untuk peremajaan kembali kebun sawit yang sudah tidak produktif lagi karena sebenarnya kesejahteraan masyarakat di sini juga banyak ditopang oleh perkebunan sawit,” pungkas Muhadjir.