Walai.id, Jakarta — Kunjungan kenegaraan Perdana Menteri Republik Rakyat Tiongkok (RRT) Li Qiang ke Indonesia menandai penguatan hubungan strategis antara kedua negara, khususnya di sektor ekonomi.
Dalam kunjungan tersebut, Indonesia dan Tiongkok menandatangani empat nota kesepahaman (MoU) dan menyepakati delapan poin kerja sama strategis yang berfokus pada pembangunan ekonomi dan perdagangan yang berkelanjutan dan saling menguntungkan.
Dua dari empat MoU strategis berada di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian. Fokus utamanya adalah penguatan industri dan rantai pasok, serta implementasi proyek Two Countries Twin Parks (TCTP) yang akan menghubungkan kawasan industri di Indonesia dan Tiongkok secara langsung.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menjelaskan bahwa proyek TCTP akan dimulai dengan pengembangan Kawasan Industri Terpadu Batang, Jawa Tengah, yang dirancang menyerupai kawasan industri maju di Shenzhen, Tiongkok.
“Proyek Two Countries Twin Parks yang kami rencanakan akan berlokasi di Batang seluas sekitar 500 hektare. Harapannya, kawasan ini dapat berkembang menjadi Shenzhen-nya Indonesia,” ujar Airlangga di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, pada Minggu (25/5).
Selain Batang, kerja sama juga mencakup pengembangan kawasan industri di Bintan, Kepulauan Riau, yang akan bermitra dengan kawasan industri di Provinsi Fujian, Tiongkok. Secara keseluruhan, terdapat tiga kawasan industri yang akan dikerjasamakan dalam skema TCTP ini.
Airlangga menegaskan bahwa proyek tersebut akan membuka peluang investasi asing sekaligus menciptakan lapangan kerja dan memperkuat rantai pasok antara kedua negara.
“Investasi akan masuk, dan sudah ada komitmen untuk memperkuat rantai pasok bilateral. Untuk Batang saja, pengembangan awalnya ditargetkan senilai USD3 miliar. Kawasan lainnya masih dalam proses,” ungkapnya.
Melalui proyek TCTP, pemerintah berharap terciptanya konektivitas industri yang lebih erat, masuknya investasi berkualitas, serta peningkatan kapasitas industri nasional yang berdampak langsung pada pertumbuhan ekonomi dan penyerapan tenaga kerja.
“Pemerintah Indonesia, melalui Kemenko Perekonomian, akan terus mengawal implementasi inisiatif strategis ini agar membawa manfaat konkret dan berkelanjutan bagi kedua negara,” pungkas Airlangga.