Walai.id, Jakarta – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto, menegaskan kepada seluruh jajaran Kabinet Merah Putih untuk menghapus Peraturan Teknis (Pertek) yang dikeluarkan secara sepihak oleh kementerian. Presiden menekankan bahwa regulasi di lapangan cukup berlandaskan Keputusan Presiden, tanpa perlu tambahan aturan teknis dari lembaga kementerian.
Pernyataan ini disampaikan Presiden dalam sesi tanya jawab bersama para ekonom dan pengusaha dalam acara Sarasehan Ekonomi yang berlangsung di Menara Mandiri, Jakarta, Selasa (8/4/2025).
“Perizinan, saya minta ya, Menteri-Menteri jangan ragu-ragu. Ini demi rakyat. Kadang-kadang sudah ada Keputusan Presiden, masih juga bikin lagi Pertek. Pertek-pertek itu kadang malah lebih galak dari Keputusan Presiden,” tegas Presiden Prabowo.
Presiden juga menekankan bahwa setiap Pertek yang dikeluarkan kementerian harus terlebih dahulu mendapatkan izin dari Presiden. Langkah ini disebut sebagai bagian dari upaya perampingan birokrasi dan penyederhanaan regulasi.
“Nggak ada lagi Pertek-Pertek. Semua Pertek yang dikeluarkan kementerian harus seizin Presiden Republik Indonesia. Permudah semuanya,” imbuhnya.
Presiden juga memberi instruksi tegas kepada seluruh jajaran kementerian untuk menghapus regulasi yang tidak masuk akal serta mempercepat proses perizinan, terutama yang berkaitan dengan dunia usaha.
“Pertama, efisien. Kedua, buang semua regulasi yang tidak masuk akal. Permudah semua proses untuk pengusaha,” kata Prabowo.
Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga menyoroti persoalan impor dan praktik penyelundupan yang merugikan negara. Ia meminta instansi seperti Bea Cukai untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki prosedur yang dianggap mempersulit atau membuka celah pelanggaran.
“Institusi-institusi kita harus beres. Bea Cukai harus beres. Jangan cari prosedur yang mengada-ada dan memperlama proses. Penyelundupan harus dihentikan karena mengancam industri, pekerjaan, dan masa depan rakyat kita,” ujarnya tegas.
Presiden Prabowo pun mengingatkan seluruh pejabat negara untuk bertanggung jawab terhadap kebijakan dan implementasinya di lapangan. Ia menegaskan, tidak ada toleransi bagi pihak-pihak yang justru memperparah kesulitan rakyat.
“Rakyat kita masih banyak yang susah. Jangan ikut dalam praktik-praktik yang membunuh rakyat sendiri. Pejabat yang terlibat penyelundupan harus ditindak sekeras-kerasnya,” tandasnya.
Di akhir sesi, Presiden menyampaikan apresiasi kepada para ekonom dan pengusaha atas masukan dan saran yang diberikan. Ia juga membuka ruang bagi pelaporan langsung dari pelaku usaha terkait implementasi kebijakan di lapangan.