Walai.id, Jakarta – Pemerintah mendorong percepatan implementasi Kebijakan Satu Peta yang disertai dengan pembangunan Proyek Strategis Nasional (PSN) dan pengembangan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) sebagai langkah konkret mencapai target Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2025-2045.
Kebijakan ini memungkinkan perencanaan pembangunan, termasuk PSN dan KEK, untuk merujuk pada data spasial yang akurat dan dapat diakses oleh masyarakat melalui Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0.
“One Map Policy ini diharapkan akan menciptakan efisiensi dan menghindari tumpang tindih pemanfaatan ruang sehingga proses pembangunan dapat berjalan cepat. Kecepatan adalah elemen penting dari pemerintahan yang efektif, terutama dalam situasi geopolitik dan geoekonomi yang tidak menentu,” kata Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang mewakili Presiden Joko Widodo dalam peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 dan White Paper OMP Beyond 2024 serta Penyampaian Hasil Capaian PSN dan KEK di Jakarta, pada Kamis 18/7/2024.
Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Airlangga Hartarto, menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian global, pertumbuhan ekonomi Indonesia tetap resilien dengan pertumbuhan 5,11% (yoy) pada triwulan 1 tahun 2024, menempati posisi ketiga di antara negara-negara G20.
Selain itu, inflasi Indonesia rendah dan Indonesia masih dipercaya oleh investor asing. Target RPJPN 2025-2045 menekankan pertumbuhan ekonomi pada kisaran 6-7% dengan target investasi sebesar 1.900 triliun rupiah pada tahun 2025 dan pendapatan per kapita diharapkan mencapai 30.000 USD pada tahun 2045.
“Kebijakan Satu Peta menjadi penting karena merupakan bagian dari perizinan dalam OSS (Online Single Submission) dan tata ruang, serta strategis untuk pembangunan PSN dan pengembangan KEK,” ujar Menko Airlangga.
Hingga Juli 2024, Kebijakan Satu Peta telah mengumpulkan 151 Peta Tematik dari 23 Kementerian/Lembaga di 38 Provinsi, menyelesaikan masalah tumpang-tindih dengan menurunkan luas ketidaksesuaian pemanfaatan ruang sebesar 19,97 juta hektar. Peluncuran Geoportal Kebijakan Satu Peta 2.0 menandai dibukanya akses informasi untuk masyarakat.
“Kami juga telah menyusun White Paper dengan tema ‘Shaping a Unified Future Beyond 2024’ yang memuat rekomendasi penguatan dasar hukum, peningkatan sumber daya manusia geopasial, penyediaan peta dasar skala besar, penambahan peta tematik baru, dan akselerasi penyelesaian ketidaksesuaian tumpang tindih pemanfaatan ruang,” tambah Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga melaporkan hasil capaian signifikan dari PSN dan KEK. Hingga Juli 2024, telah ditetapkan sebanyak 233 Proyek Strategis Nasional dengan nilai investasi mencapai Rp6.246,7 triliun dan menyerap tenaga kerja sebanyak 2,71 juta orang. Kinerja KEK juga menunjukkan hasil memuaskan dengan realisasi investasi kumulatif senilai 205,2 triliun rupiah dan tenaga kerja mencapai 132.227 orang.
“Salah satu milestone-nya adalah penyelesaian proyek Freeport Indonesia di Gresik dengan investasi 58 triliun rupiah, yang merupakan investasi terbesar di satu lokasi dan diselesaikan tepat waktu,” jelas Menko Airlangga.
Menko Airlangga juga menyebutkan commissioning Data Center di KEK Nongsa Digital Park dengan pembangunan 10 Data Center, termasuk Data Center khusus untuk Artificial Intelligence, serta mengundang King’s College London untuk KEK Singhasari guna meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
“Dengan percepatan Kebijakan Satu Peta dan penyempurnaan PSN serta pengembangan KEK, diharapkan pembangunan Indonesia akan meningkat 1-2%,” pungkas Menko Airlangga.
Dalam kesempatan tersebut, Menko Airlangga juga menyerahkan penghargaan KEK terbaik dan apresiasi PSN kepada perwakilan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, dan BUMN.
Turut hadir dalam pertemuan tersebut antara lain sejumlah Menteri Kabinet Indonesia Maju, Kepala Kepolisian Republik Indonesia Listyo Sigit Prabowo, Panglima TNI Agus Subiyanto, Sekretaris Kemenko Perekonomian Susiwijono Moegiarso, Kepala Badan Informasi Geospasial Muh. Aris Marfai, Juru Bicara Kemenko Perekonomian Haryo Limanseto, serta para Gubernur dan Bupati dari seluruh Indonesia.